LBH Kecam Polda Atas Penembakan Terduga Pengedar Narkoba

Penembakan misterius atau sering disebut

Kapolda Lampung, Irjen Sudjarno (kiri) (Ist)

Petrus adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Suharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu.  Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah “Petrus”, Penembak Misterius.

Maraknya penembakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung beserta jajaran dibawahnya dengan satuan Khusus TEKAB 308 mengngingatkan kita pada zaman Orde Baru dimana pembunuhan tanpa melalui proses hukum dibenarkan pada saat itu.

Beberapa kasus dilampung baru-baru ini sangat marak penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat yang diduga sebagai pelaku-pelaku kejahatan, dengan adanya intruksi KAPOLDA LAMPUNG Sudjarno tentang Tembak Ditempat jajaran kepolisian dibawahnya melakukan tindakan Diskresi yang melanggar Hak Asasi Manusia dibuktikan banyaknya masyarakat yang diadili dan dicabut nyawanya tanpa melalui proses hukum dengan berbagai macam alasan untuk membenarkan alasan penembakan dan pembunuhan tersebut seperti Pelaku melakukan perlawan, pelaku melarikan diri dsb.

Tindakan Kepolisian Daerah Lampung dapat dimaknai sebagai tindakan Extra judicial killing yakni tindakan pembunuhan yang dilakukan di luar pengadilan. Disebut demikian karena tindakan ini tidak didahului proses hukum. Pendek kata, siapapun yang menjadi target penguasa, karena alasan tertentu, bisa dibunuh tanpa melalui proses pembuktian terlebih dulu.

Baca Juga:  Dirserse Narkoba Ciduk Bandar Narkoba

Kemarin kasus Terbunuhnya 5 orang Anak dan Pelajar SMA asal Jabung Lampung Timur yang dituduh sebagai pelaku begal dibantai dan disiksa secara tidak manusiawi dan sangat sadis terlihat dari banyaknya luka tembak ditiap-tiap korban dan penyiksaan yang berakibat patah kaki dan leher padahal belum tentu mereka adalah pelaku begal yang dituduhkan karena belum pernah dibuktikan dan tidak pernah melalui proses hukum yang seharusnya dan terakhir pembunuhan dan penembakan secara sadis 3 Orang warga Bandar Lampung yang diduga ketiganya sebagai Bandar Narkoba berdasarkan keterangan orang tua mereka adalah Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas.

Dengan tewasnya ke Tiga orang yang diduga sebagai Bandar Narkoba terlihat ketidakmampuan Kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut, jika Korban tidak mati dan proses penyidikan dilakukan secara benar bisa saja mengungkap sindikat peredaran Narkoba di Provinsi Lampung jika hal tersebut benar adanya.
ADANYA PEMBOHONGAN PUBLIK.

Dalam exspos pengungkapan perkara beberapa fakta yang dibeberkan oleh kepolisian disangkal oleh keluarga dan masyarakat sebagai saksi yang berada disekitar dalam proses penangkapan 3 orang tersebut, bahwa tidak adanya perlawan dalam proses penangkapan tersebut serta diborgol dan dibawa dalam keadaan hidup tetapi sangat disayangkan pihak keluarga mendapat kabar korban sudah meninggal dunia dengan banyaknya luka tembak dan luka lebam akibat disiksa terlebih dahulu.

Baca Juga:  Polres Pesawaran Tangkap Bandar dan Kurir Narkoba

Bahwa dalil korban sebelum penangkapan melakukan perlawanan merupakan alasan untuk membenarkan pihak kepolisian melakukan penembakan tersebut, sehingga bisa saja alat bukti 170 KG Ganja, sabu-sabu dan tiga pucuk senjata api merupakan alasan untuk membenarkan penembakan dan pembunuhan tersebut, karena proses hukum seperti penyidikan tidak dilakukan oleh kepolisian.

ANALISIS PENGGUNAAN SENJATA YANG BERLEBIHAN OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG.

Pada prinsipnya, Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1 tahun 2009 penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku serta pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

Bahwa kematian ketiga korban tersebut terluka tembak didaerah-daerah vital yang mematikan serta adanya penyiksaan terlebih dahulu tidak adanya tembakan yang melumpuhkan seperti di kaki sehingga pengunaan senjata api dlam kasus tersebut sangat berlebihan dan seolah-olah membuat teror yang menakutkan kepada masyarakat.

PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG yakni :

Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Baca Juga:  Satresnarkoba Polres Lamteng Ciduk Bandar Narkoba

Pelanggaran Deklarasi Universal HAM (DUHAM) :
Dalam ketentuan Pasal 5 bahwa tidak seorang pun boleh disiksa/diperlakukan secara kejam, diperlakukan dihadapan hukum secara tidak manusiawi/dihina.

Pelanggaran Pasal 6 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
Ayat (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Pelanggaran UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik : hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.
BERDASARKAN ANALISIS DIATAS LBH BANDAR LAMPUNG MENILAI Dan MENDESAK :
Telah terjadi EXTRA JUDISIAL KILING yakni tindakan pembunuhan yang dilakukan di luar pengadilan dengan ditembaknya 3 orang yang diduga adalah Bandar Narkoba, yang dilakukan Kepolisian Daerah Lampung.
Telah terjadinya pelanggaran Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Mengecam Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian Daerah Lampung berupa penembakan dan pembunuhan yang Merupakan Pelanggaran HAM.
Meminta Bapak KAPOLRI TITO KARNAVIAN untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja KAPOLDA LAMPUNG Sudjarno terkait banyaknya pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah lampung.

Bandar Narkoba Petrus Tembak Mati

Posting Terkait