LHP BPK, Tiga Tahun Berturut PUPR Tanggamus Selalu Bermasalah

BANDAR LAMPUNG – Mengintip Enam Kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Tanggamus yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Andri Yogama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

WTP ke 6 kali itu, diserahkan pada Hari Senin, 3 Mei 2021 lalu, Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten setempat.

Meski sudah meraih Opini WTP, Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan dan belanja daerah terkait infrastruktur Tahun Anggaran 2020. Anehnya, Tiga Tahun berturut-turut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Kabupaten setempat. Diduga selalu bermasalah dan menjadi langganan pemeriksaan dengan temuan pemeriksaan dengan nilai yang jumlahnya cukup fantastis.

Dari hasil pemeriksaan, BPK mencatat ada 26 paket pekerjaan yang sudah dibangun di sejumlah titik tidak sesuai dengan isi kontrak yang sudah ditentukan. Maka, Hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan.

Bahkan, Bukan hanya itu saja. Serah terima pada pelaksanaan aspek kontrak BPK mencatat sebesar Rp 1,3 Miliar dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp 1,2 miliar di 19 Paket pekerjaan infrastruktur yang di kelola Dinas PU PR Kabupaten Tanggamus.

Laporan Bupati Kabupaten Tanggamus terkait realisasi anggaran belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur tahun anggaran belanja Tahun 2020 terdiri dari. Belanja modal, gedung dan bangunan sebesar Rp 53.630.478.097,27 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 38.282.729.239,00 dengan capaian persentasi 71,38 persen.

Kemudian, untuk belanja modal infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 101.034.583.776,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 82.954.376.640,23 dengan prestasi penyerapan anggaran mencapai 82,10 persen.

Dalam laporan Bupati Kabupaten Tanggamus juga melaporkan anggaran belanja barang dan jasa terkait belanja jasa konsultasi infrastruktur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 13.510.419.818,42 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.285.350.870,00 dengan persentasi capaian 76,13 persen. Secara keseluruhan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten setempat sebesar Rp 168.175.481.691,69 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 131.522.456.749,23 dengan persentasi penyerapan 78,21 persen. Laporan tersebut pada Tanggal 18 Desember, 2020 di bubuhi tandatangan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani di Kota Agung.

LHP tersebut, dikeluarkan BPK RI Perwakilan Lampung dengan nomor : 43/LHP/XVIII.BLP/12/2020. Tanggal 18, Desember 2020.

Dalam hasil pemeriksaan di tahun 2019 lalu, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah terkait infrastruktur di sejumlah paket pekerjaan di Dinas PU PR Kabupaten Tanggamus diantaranya. 4 paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume sebesar Rp 201 juta. Selain itu, kekurangan volume di 3 paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan di tiga OPD sebesar Rp 1,075 miliar. Kemudian, kekurangan volume sebesar Rp 654 juta dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp 84 juta dari 12 paket pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PU PR Kabupaten Tanggamus.

Masih hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Tanggamus, ditemukan sebesar Rp 146 juta jaminan pelaksana tidak dicairkan dan kelebihan pembayaran atas perihitungan quality sebesar Rp 18 juta yang sudah putus kontrak.

Diduga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus banyak permasalahan yang cukup serius. Pasalnya, BPK pada Tahun 2018 memberikan catatan atas perosnel konsultan melakukan lebih dari satu kegiatan dalam waktu bersamaan sebesar Rp 76 juta dan ditemukan pekerjaan peningkatan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp 682 juta.

Serangkaian susunan hasil pemeriksaan tersebut, ditetapkan di Bandar Lampung, 18 Desember, 2020 yang di tandatangani oleh Andri Yogama sebagai penanggung jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung. (Saefudin)

Posting Terkait