Lika-liku Kasus Dugaan Korupsi Randis Lamtim

Foto: ist

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan pengaturan pemenang tender lelang pada pengadaan kendaraan dinas (randis) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur (Lamtim) pada tahun anggaran 2016.

Jenis Randis itu yakni satu unit Toyota Land Cruiser Prado dan satu unit Toyota Harier, yang rencananya untuk mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim periode 2015-2019.

Untuk diketahui, dua randis tersebut dianggarkan pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Lamtim, Tauhidi.

Seperti diketahui proyek itu berkode lelang 1855166 tahun anggaran 2016 dengan nilai pagu Rp 2.676.000.000 tentang pengadaan kendaraan dinas milik bupati dan wakilnya.

Pengadaannya dimenangkan oleh PT. Topcars Indonesia dengan harga penawaran Rp2.606.460.000.

Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Andi Suharli, ada indikasi pengaturan lelang yang semestinya tidak diatur pemenang proyeknya menjadi diatur. Temuan pelanggaran ini terungkap ketika KPK-Kejati melakukan gelar perkara bersama-sama, Kamis (14/2) kemarin.

Andi Suharlis menjelaskan bahwa indikasi tersebut merupakan menjadi awal mula untuk melihat perkara ke depannya menjadi utuh sebagai tindak pidana.

“Bahwa dari proses pengarahan pemenang lelang ada indikasi pelanggaran yang kemudian menjadi sorotan bagi kita untuk menindaklanjuti persoalan ini,” terang Andi Suharlis beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, hasil gelar perkara itu juga memunculkan niatan KPK-Kejati untuk menggunakan akuntan publik. Hal ini kemudian bertujuan untuk melihat sisi penghitungan dalam pengadaan kendaraan dinas itu yang menggelontorkan dana senilai Rp 2,6 milliar.

“Selain ada temuan tadi. Kami berencana akan menggunakan akuntan publik. Semuanya kita lakukan secara bertahap,” katanya.

Dia menambahkan, perkara ini sudah sampai pada tahapan penyidikan dan telah ada 30 orang yang dipanggil yang berstatus saksi terperiksa.

Pun demikian, Andi Suharlis menegaskan belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini.

“Sekarang ini kita masih berada di titik bahwa ada indikasi lelang itu diarahkan. Kita belum berada dalam tahap penentuan siapa tersangkanya karena masih dalam proses,” ucapnya.

Lalu Kejati Lampung juga sudah menyita beberapa alat bukti berupa berkas dan kwitansi hasil pembelian dua kendaaran yang bermerk Toyota Landcruiser.

Kemudian Tim dari KPK bersama tim penyidik Kejati Lampung, melakukan pengecekan terhadap dua unit randis milik Pemkab Lamtim, Selasa (18/6).

Pengecekan dua randis tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa pada Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung, Andrie Setiawan. Dua randis yang dicek itu berada dalam gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Lamtim.

Dikonfirmasi terkait pengecekan itu, Andrie mengatakan, bahwa kedatangan tim ke Pemkab Lamtim untuk melakukan pengumpulan data.

“Ya, kami melakukan pengecekan randis disana (Pemkab Lamtim). Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti atau mencari bukti tambahan atas pemeriksaan yang telah kami lakukan sebelumnya,” kata Andrie.

Selain mengecek kedua randis tersebut, tambah Andrie, pihaknya juga memeriksa pihak-pihak terkait. Namun, Andrie tidak bisa menyebutkan siapa saja pihak-pihak terkait yang diperiksa tersebut, karena masih proses pengumpulan data dan bukti.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada 24 Oktober 2018 silam, Kejati sudah melakukan pengecekan fisik terhadap dua unit randis Pemkab Lamtim itu.

Selain tim penyidik dari Kejati Lampung, pengecekan juga pernah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tim ahli otomotif dari Jakarta.

Firdaus selaku Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung, menjelaskan, pengecekan yang dilakukan antara lain, terkait spesifikasi dan model apakah sesuai dengan kontrak atau tidak.

“Pengcekan fisik dengan melibatkan BPK RI dan tim ahli otomotif dilakukan karena dugaan penyimpangan pengadaan dua randis tersebut kini sudah dalam tahap penyidikan,”ujarnya.

Namun, Firdaus tidak bersedia menjelaskan terkait indikasi penyimpangan dan tersangka atas kasus tersebut.

“Ini kan masih proses penyidikan, jadi belum dapat kami ungkapkan. Yang pasti proses penyidikan akan terus berlanjut,” tegasnya.

Andi Suharlis pernah menyampaikan jika ada salah seorang dari tim tersebut yang bertugas di KPK dan orang tersebut disebutnya pihak yang membongkar kasus korupsi investasi yang dilakukan eks Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan.

Dia mengungkapkan kasus ini akan memasuki tahap penentuan tersangka dalam bulan Juli 2019.

“Bulan Juli udah bisa penetapan tersangka. Di tim gabungan bersama KPK ini mengikutsertakan auditor yang sudah mengungkap kasus korupsi investasi eks Dirut Pertamina. Dibanding kasus itu, kayaknya ini sebentar selesai,” kata Andi.

Namun, hingga kini, Kejati belum menyampaikan siapa orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Sartono pun mengaku hingga 16 Agustus 2019, belum ada penetapan tersangka.

“Belum ada tersangka. Masih hitung-hitungan kerugian aja,” kata Sartono.(*)

Posting Terkait