LSM Tulangbawang Kecam ‘Pelesiran PoLitik’ Anggota DPRD

Ilustrasi (ist)

MENGGALA – Dua Pimpinan Organisasi LSM di Kabupaten Tulangbawang meminta agar para Elit Pimpinan Parpol memecat 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang yang dianggap tidak bermoral dan menentang Maklumat Kapolri terkait Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

Pasalnya para anggota Dewan Tuba telah melakukan hal yang tidak terpuji dan dapat merugikan orang banyak dikarenakan Pasca Kepulangan Pelesiran yang dikemas dalam Study Komisi di Jogjakarta salah satu pejabat berinisial H telah ditatapkan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19.

Bahkan sejak Selasa kemarin H telah di isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Fortuba Andika, mengatakan penilaian sangat buruk masyarakat kepada wakil rakyat karena tidak semestinya jajaran DPRD Tuba melakukan plesiran ke luar daerah ditenggah terjadinya Pendemi virus corona.

Padahal kata Andika sejak Covid-19 ditetapkan Pendemi, Pemerintah sangat gencar melakukan berbagai upaya dan langkah nyata bahkan himbauan-himbauan, bahkan anjuran resmi ditekankan pemerintah kepada seluruh masyarakat seindonesia.

“Tapi kok sebagai wakil rakyat bukannya patuh himbauan malahan Jalan-jalan keluar daerah alasan melaksanakan studi komisi. Omong kosong, hanya menghambur-hamburkan uang APBD nyatanya tidak ada hasil, malahan mereka (dewan_red) diduga bisa menjadi penyebab terjadinya musibah besar di kabupaten Tulang bawang,”tandas Andika.

Menurut Andika, musibah tidak bisa di hindari jika pada saat kepulangan dari luar daerah salah satu anggota Dewan atau Pejabat Pendamping terinfeksi virus corona.

“Jika para Dewan atau Pejabat pendamping dari jogya terinfeksi virus maka hancur bumi Tulangbawang, bayangkan ada 40 Anggota Dewan,  seratusan ASN dan Tenaga Kontrak yang berada di sekretariat, sangat menyeramkan jika hal itu sampai terjadi, masyarakat harus waspada,”ingatnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Tulangbawang Gunawan, menurutnya pasca adanya salah satu pejabat terinfeksi COVID-19 Pemkab harus mengambil tindakan cepat untuk memastikan agar virus tidak menyebar.

“Segera lakukan Pemeriksaan terhadap seluruh Dewan Tuba dan pegawai sekretariat,bahkan kalau bisa mereka semua diIsolasj mandiri sampai dipastikan benar-benar sehat,”tegasnya.

Hal tersebut lanjut Gunawan sangat penting dilakukan guna meminimalisir agar Penyebaran Covid-19 tidak terjadi pada wilayah Kabupaten Tulangbawang.

“Masyarakat khususnya Menggala sangat Was-was mendengar adanya kabar salah satu pejabat berinisial H diduga terinfeksi covid-19 setelah kepulanganya dari jogya artinya Dewan dan pegawai sekretariat wajib dicurigai karena mengadakan studi komisi di wilayah jogya,karena jika terpapar maka bisa saja satu isi gedung Dewan tertular,”urainya.

Dikatakan Gunawan,Nurani para wakil rakyat sepertinya telah pupus oleh kenikmatan berbagai fasilitas mewah yang diberikan oleh pemerintah melalui APBD, sehingga melupakan persoalan pendemi virus corona yang dihadapi oleh Bangsa.

Secara tidak langsung sambung Gunawan Dewan bekerja tidak memikirkan Nasib seluruh Masyarakat umumnya Bangsa Indonesia khususnya masyarakat Tulangbawang.

“Lihat saja kelakuan mereka sangat parah,Menentang semua Himbauan Pemerintah,sudah tahu dilarang berpergian keluar daerah malah jalan-jalan ke jogja, tapi maklum Dewan Tuba orang-orang hebat dengan menentang Himbauan resmi Pemerintah dan menentang MAKLUMAT KAPOLRI, artinya mereka siap mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka (dewan red) perbuat,”tukasnya.

Untuk itu Gunawan meminta agar Semua Pimpinan Partai Politik (Parpol) yang mempunyai keterwakilan di DPRD Tulangbawang agar dapat memberikan Sanksi tegas kepada masing-masing kepada masing-masing anggota DPRD Tulangbawang.

“Ketua DPC maupun DPD harus memberikan sanksi tegas,bahkan Penegak Hukum dapat melakukan Pemeriksaan karena mereka menentang Maklumat Kapolri,jangan hanya masyarakat yang di hukum saat melanggar maklumat,Dewan juga harus di hukum,karena telah membuat Gusar Masyarakat,”pungkasnya. (Murni)

LSM Tulangbawang Pelesiran Politik

Posting Terkait