MAKI Kok Ujug-ujug Menyoroti Kasus Korupsi yang Ditangani KPK di Lampung? Boyamin Kasih Jawaban

MAKI Kok Ujug-ujug Menyoroti Kasus Korupsi yang Ditangani KPK di Lampung? Boyamin Kasih Jawaban

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi [MAKI]. Foto: Istimewa.

Fajar Sumatera – Boyamin Saiman seorang Koordinator MAKI di mata publik dalam hal menyerukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bukan hal baru.

Ia memang terkenal lantang ‘membentak’ KPK agar selalu konsisten menjalankan tugas sebagaimana KPK dimaksudkan didirikan dan dibentuk.

Teranyar MAKI lewat Boyamin Saiman mulai bersuara atas proses penanganan penegakan hukum yang dikerjakan KPK di Provinsi Lampung. Konteks Boyamin bersuara adalah pada saat KPK menyidangkan berkas perkara suap dan gratifikasi yang didakwakan kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Di mulai dengan menyerukan agar KPK fokus terhadap fakta persidangan dan menguak lebih dalam perihal dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin, yang disebut oleh saksi di hadapan majelis hakim pernah menerima uang dari Mustafa untuk melobi Dana Alokasi Khusus. Nilai uang yang disebut saksi tersebut berdasarkan catatannya, adalah sekitar Rp2,5 miliar.

Baca Juga:  Tingkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak dan KPK Bentuk Satgas

Setelahnya Boyamin Saiman berniat membantu KPK untuk melengkapi bukti-bukti bila nantinya KPK ‘macet berpikir’ atas fakta sidang perihal pendanaan Mustafa agar mendapat rekomendasi perahu partai politik dari Partai Hanura Lampung dan DPW PKB Lampung. Uang total Rp24 miliar itu disiapkan Mustafa ketika berniat mencalonkan diri pada Pilgub Lampung 2018.

Bukan gaya Boyamin Saiman bila mengomentari perkara korupsi di suatu daerah tanpa dasar dan latar belakang. Kepada reporter Fajar Sumatera, Jumat, 26 Februari 2021, Boyamin mengungkapkan alasan-alasan mendasar tersebut.

Baca Juga:  KPK dan Timnas PK Semakin Sepakat Meningkatkan Capaian Aksi

Sebab, kata Boyamin, MAKI akan mulai berkonsentrasi dan fokus atas perkara korupsi yang terjadi di Lampung.

“Alasanku pengawalan di Lampung karena pola korupsi yang parah dan vulgar, sebagaimana terjadi di Lampung Tengah. Dan diduga hal tersebut terjadi di Kabupaten/Kota lainnya di Lampung,” sebut Boyamin.

KPK tercatat sudah melakukan operasi senyap kepada 4 kepala daerah; Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, dan Lampung Utara.

Baca Juga:  Kinerja Humas KPK Dikritik Eksponen 98 Asal Lampung: Sudah Harusnya Febri Diganti

Yang menjadi catatan bagi MAKI, perihal pola korupsi di Lampung Utara dan Lampung Tengah, sedikitnya masih menyisakan kemiripan.

Kemiripan itu soal terungkapnya di dalam fakta persidangan, bahwa 2 kepala daerah itu juga telah menyiapkan uang sebagai jatah kepada lembaga penegak hukum, wartawan, LSM, dan juga kepada auditor BPK.

Hanya saja, pada perkara Lampung Utara, aliran uang yang mengalir tersebut lebih terbuka dibandingkan pada perkara Lampung Tengah. Para pihak di dalam persidangan Lampung Tengah sampai detik ini belum mengungkap siapa subjek-subjek dari yang disebut para saksi menerima uang hasil ijon proyek tersebut.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Boyamin Saiman BPK RI Kejaksaan Tinggi Lampung KPK PN Tipikor Tanjungkarang Polda Lampung

Posting Terkait