Masyarakat Harus Paham Kewenangan Jalan

Ilustrasi jalan rusak (Ist)

BANDARLAMPUNG – Hampir di setiap lokasi tentukita menemukan jalan. Namun, banyak masyarakat yang belum paham soal tanggung jawab dan kewenangan jalan, apakah tanggung jawab provisi atau kota dan kabuopaten?

Sebagai contoh, infrastruktur jalan di Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bandarlampung No.182/III.03/HK/2017, tentang penetapan daftar induk jaringan jalan Kota Bandarlampung, ada 1090 ruas jalan milik kota berjuluk Tapis Berseri itu, dan salah satunya Jalan Pramuka atau Jalan Wan Abdurahman.

Untuk jalan yang kewenangannya ada pada Pemprov Lampung, berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/243.a/III.09/HK/2016, tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi, lewat tahun 2011 barulah muncul kewenangan. Ada tiga (3) jalan provinsi di Kota Bandarlampung, yakni Jalan Ryacudu, Jalan Martadinata, dan Jalan Ikan Tenggiri. Selebihnya yang lain menjadi hak mutlak Pemkot.

Salah satu Pejabat Pemprov Lampung, menjelaskan, jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, warga harus paham siapa yang berwenang mengurus ruas jalan dimaksud. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 22 tahun 2009, tentang lalu lntas dan angkutan jalan.

“Penilaian masyarakat yang menyebut jalan provinsi, padahal kewenangan ada di pemerintah kota/kabupaten, mungkin karena menganggap jalan feeder atau jalan penghubung ke jalan nasional. Untuk diketahui saja, pada tahun 2011, Pemprov Lampung sama sekali tidak memiliki tanggung jawab jalan provinsi di dalam lingkup Kota Bandarlampung dan Kota Metro khususnya,” paparnya.

Jadi, kembali lagi kepada pemahaman masyarakat dan kinerja pemerintah. Siapa yang memiliku kewenangan untuk perbaikan infrastruktur atau pengembangan sudah masuk pada tupoksinya masing-masing pemerintah. Hal ini sangatlah penting agar tidak ada saling jatuh manjatuhkan saat iklim politik sedang panas.(ZN)

Jalanan

Posting Terkait