Melihat Penerimaan Pajak di Provinsi Lampung Hasil Kerja KPK Lewat Brigjen Pol Setyo Budi

Melihat Penerimaan Pajak di Provinsi Lampung Hasil Kerja KPK Lewat Brigjen Pol Setyo Budi

Catatan KPK soal penerimaan pajak hotel, restoran, parkir, reklame dan lain-lain di Provinsi Lampung. Sumber: Dokumen KPK

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] merilis laporan tahunan yang dikerjakan oleh Unit Kerja Koordinasi Supervisi Wilayah pada tahun 2019. Tulisan ini akan menyoal tentang apa saja catatan yang dimuat KPK selama menempatkan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan [Korsupgah] di Provinsi Lampung. Laporan tersebut telah dipublikasi KPK, 17 Mei 2019 yang dilihat Fajar Sumatera, Senin, 29 Juni 2020.

Diketahui, Provinsi Lampung menjadi wilayah yang dipantau Kepala Koordinator Wilayah [Kakorwil] III pada Koordinasi dan Supervisi Pencegahan [Korsupgah] Brigjen Pol Setyo Budi.

Berdasarkan capaian penerimaan pajak periode tahun 2018 dan 2019, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor [PKB] Provinsi Lampung berdasarkan realisasi tahun 2019 yang dicatat KPK sebesar: Rp 799.760.224.251.

Berdasarkan realisasi di tahun yang sama, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor [PBB-KB] Provinsi Lampung dicatat KPK sebesar: Rp 599.660.914.181.

Dari dua sisi itu, KPK mencatat adanya jumlah penerimaan PKB dan PBB-KB di Provinsi Lampung sebesar: Rp 1.399.421.138.432.

KPK juga mencatat penerimaan pajak dari sisi pajak hotel, restoran dan sebagainya yang terealisasi tahun 2019 di sejumlah daerah di Provinsi Lampung.

Untuk Kabupaten Lampung Selatan; pajak hotel tercatat sebesar Rp 78.158.295; pajak restoran sebesar Rp 162.530.452; pajak hiburan sebesar Rp 12.328.372; pajak parkir sebesar Rp 2.102.400; pajak reklame kosong. Jika dijumlah maka nilai pajak yang diterima kabupaten tersebut sebesar Rp 255.119.519.

Untuk Kota Bandar Lampung, KPK mencatat penerimaan pajak hotel sebesar Rp 35.106.715.869; pajak restoran sebesar Rp 40.067.929.017; pajak hiburan sebesar Rp 30.685.628.547; pajak parkir sebesar Rp 9.196.394.472; pajak reklame kosong. Jika dijumlah maka nilai pajak yang diterima kota tersebut sebesar Rp 115.056.667.905.

Untuk Kabupaten Lampung Tengah, KPK mencatat penerimaan pajak hotel sebesar: Rp 735.346.932; pajak restoran sebesar Rp 1.173.723.454; pajak hiburan sebesar Rp 201.450.430; pajak parkir sebesar Rp 66.926.307;
pajak reklame kosong. Jika dijumlah maka nilai pajak yang diterima kabupaten tersebut sebesar Rp 2.177.447.123.

Untuk Kabupaten Lampung Timur, KPK mencatat penerimaan pajak hotel sebesar Rp 146.109.200; pajak restoran sebesar Rp 1.403.440.244; pajak hiburan sebesar Rp 20.505.000; pajak parkir kosong; pajak reklame sebesar Rp 771.341.563. Jika dijumlah maka nilai pajak yang diterima kabupaten tersebut sebesar Rp 2.341.396.007

Untuk Kota Metro, KPK mencatat penerimaan pajak hotel sebesar Rp 332.867.027; pajak restoran sebesar Rp 2.460.887.472; pajak hiburan sebesar Rp 299.675.245; pajak parkir sebesar Rp 358.423.900; pajak reklame sebesar Rp 548.754.854. Jika dijumlah maka nilai pajak yang diterima kota tersebut sebesar Rp 4.000.608.498.

Dari keseluruhan pajak hotel, restoran dan sebagainya di atas, KPK mencatat jumlah secara keseluruhan dari setiap daerah. Nilainya sebesar Rp 123.831.239.052. (Ricardo Hutabarat)

Brigjen Pol Setyo Budi Korsupgah KPK Pajak

Posting Terkait