Melihat Wajah Demokrasi dari Tingkat Partisipasi

Ilustrasi. (IST)

Oleh Deki Kurniawan

Pemerhati Politik dan Pemilu, tinggal di Bandar Lampung

 

SEJARAH menuliskan bahwa Plato dan Aristoteles merupakan dua orang tokoh yang sangat besar dalam menyumbangkan buah pikir mereka tentang bentuk pemerintahan demokrasi. Plato sendiri mengungkapkan bahwa demokrasi berasal dari kata “democratia” yang diambil dari Bahasa Yunani Kuno yaitu demos yang artinya rakyat dan cratos yang berarti pemerintahan. Padanan dua kata itu kini banyak diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jika dilihat dari pendapat Plato tersebut ternyata rakyat memegang kunci utama dalam proses yang dinamakan demokrasi. Rakyat menjadi pemegang kedaulatan/kekuasaan yang menjadikan posisi rakyat sebagai subjek dalam proses yang dinamakan demokrasi. Posisi rakyat sebagai subjek demokrasi jelas menuntut rakyat untuk terlibat penuh secara aktif dalam menentukan kemana kedaulatan/kekuasaan itu dijatuhkan. Keterlibatan itu yang saat ini kita kenal sebagai partisipasi.

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang berkitan dengan keadaaan lahiriahnya (Sastropoetro;1995). Participation becomes, then, people’s involvement in reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions (Cristóvão, 1990).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).

Kajian tema tingkat partisipasi menjadi perhatian serius para akademisi dan penggiat demokrasi dan pemilu. Sebagai contoh, Robert Dahl (1984) melalui konsep demokrasi poliarki. Tatu Vanhanen melalui Index of democratization (ID)—Vanhanen Index. Indeks ini merupakan gabungan antara variabel kompetisi dan partisipasi. Penelitian Tatu Vanhanen meliputi 187 negara dan diantara rentang waktu 1810-2000.Kemudian ada Freedom House Index (FFI). Indeks ini menggunakan tujuh (7) subkategori. Bebas berpartisipasi di dalam proses politik, bebas memilih di dalam pemilu yang sah, memiliki perwakilan yang bertanggungjawab, kebebasan berpendapat dan beribadah, memiliki akses untuk mendapatkan sistem supremasi hukum yang adil, dan mendapatkan kebebasan sosial dan ekonomi. Indeks ini mulai dipublikasikan sejak 1972 dan meliputi 192 negara.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Tidak Apa-apa Beda Pilihan, Tapi Setelah itu Rukun

Di  sejumlah negara, tema partisipasi pemilih kerap menjadi isu bersama. Soalnya, berhubungan erat dengan jumlah pemilih yang hadir (voter turnout) untuk menyalurkan hak politik di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, tema ini juga sering dikaitkan dengan legitimasi hasil pemilu, kepercayaan pada sistem politik dan demokrasi, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah (mandat) dan menjadi perwakilan warga di parlemen (DPR). Karena itu, tidak mengherankan apabila tema tingkat partisipasi menjadi sebagai salah satu agenda penting dalam proses pemilu. Wajar apabila tingkat parsipasi dalam proses pemilu dapat dianalogikan sebagai wajah dari demokrasi. Wajah menjadi bagian penting untuk mengekspresikan pesan yang akan disampaikan. Sehingga wajah mampu menjadi brand untuk menggambarkan suatu objek yang dipandang. Dengan demikian baik buruknya wajah demokrasi yang dicerminkan dalam proses yang dinamakan pemilu akan menuntut partisipasi penuh masyarakat, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pilgub Lampung yang akan digelar 27 juni 2018 mendatang.

Tren angka partisipasi pemilih (voters turn out) di Indonesia mengalami penurunan. Baik untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Kondisi ini terjadi dimulai 1999. Dalam empat (4) pemilu legislatif (pileg) 1999, 2004, 2009, hingga 2014, penurunannya mencapai sekitar 10-20persen. Pada Pileg 1999 partisipasi pemilih 92.99 persen. Turun 8.92 persen menjadi 84.07 persen pada Pileg 2004. Pada Pileg 2009, partisipasi pemilih 70.99 persen.  Pada Pileg 2014 naik 3.67 persen menjadi 74.66 persen.

Angka tingkat partisipasi pemilihan Gubernur Lampungtidak pernah mencapai 77.7 persen. Pada Pilgub terkahir yang diseleggarakan oleh KPU Provinsi Lampung yang bertepatan dengan Pemilu tahun 2014 yang lalu angka partisipasi masyarakat menunjukkan angka 75.4 persen. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur Lampung pada 27 Juni 2018 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5%.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Tidak Apa-apa Beda Pilihan, Tapi Setelah itu Rukun

 

Sebab Naik dan Turun

Penyebab rendahnya angka tingkat partisipasi pemilih disebabkan beragam faktor. Dari urusan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara seperti pemilihan medium sosialisasi, pengetahuan, segmentasi, pilihan teknik komunikasi pemilih, hingga pada urusan teknis pada saat tahapan pemungutan suara, atau lainnya.

Sebagai contoh. Dari hasil riset Founding Fathers House (FFH) dan Surabaya Survey Center (SSC) pada Juni 2017 diketahui, pemilih yang mengetahui atau mendengar adanya hajatan demokrasi lokal pilgub Jawa Timur 2018 baru sebesar 46 persen. Selebihnya tidak mengetahui adanya kontestasi itu. Di periode Desember, pemilih yang mengetahui atau mendengar adanya pilgub Jawa Timur, juga tidak beranjak banyak, masih di bawah 50 persen.

Angka 46 persen itu akan kembali kecil atau turun jika pemilih yang menjawab mengetahui atau mendengar adanya pilgub Jawa Timur kembali ditanyai tentang kapan tepatnya pelaksanaan pilgub Jawa Timur. Bisa ditebak, pemilih yang tepat menjawab untuk tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pilgub Jawa Timur makin sedikit. Bahkan, bisa saja, pihak penyelenggara pemilu serta pemangku kebijakan soal pelaksanaan pemilu tidak semuanya hapal kapan tepatnya pelaksanaan pilgub Jawa Timur.

Rendahnya angka tingkat pengetahuan pemilih Jawa Timur soal pelaksanaan pilgub Jawa Timur disebabkan beragam faktor. Pada umumnya lebih banyak disebabkan pemilihan sosialisasi yang tidak tepat. Seperti pemilihan medium sosialisasi. Sebagai contoh, soal pemasangan iklan sosialisasi berdasarkan pilihan media massa. Preferensi pemilih terhadap media massa di setiap kabupaten-kota di Jawa Timur tentu beragam. Ada yang suka media massa A, atau B, atau C.

Kemudian, teknik komunikasi yang dipilih tidak sesuai berdasarkan segmentasi pemilih. Sebagai contoh, gaya bahasa penyampaian soal kepemiluan untuk masyarakat profil pekerjaan PNS dengan petani atau nelayan tentu saja berbeda. Ditambah lagi, dengan terminologi pemilih pemula atau saat ini akrab dikenali sebagai pemilih jaman NOW. Tentunya, bahasa yang disampaikan pasti berbeda.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Tidak Apa-apa Beda Pilihan, Tapi Setelah itu Rukun

Kondisi dapat juga terjadi Lampung. Angka Rakata Institute Desember 2017 mengatakan, 64.25 persen publik di Lampung sudah tahu atau mendengar adanya hajatan pesta demokrasi berupa pilgub. Angka 64.25 itu akan mengecil apabila responden kembali ditanyai tentang kapan tepatnya pelaksanaan pilgub Lampung. Dapat diprediksi, pemilih yang tepat menjawab untuk tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pilgub Lampung makin sedikit.

Ditambah lagi dengan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pondasi dan substansi demokrasi terlihat masih rendah. Sebagian besar masih memandang demokrasi hanya sekadar ritual rutin lima tahunan—prosedural. Baik itu soal pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat belum melihat demokrasi sebagai alat atau berkontribusi untuk mensejahterakan hidupnya—substansial.

Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua 19 April 2017 dapat dijadikan evaluasi. Dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada, tujuh (7) provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, hanya sedikit yang mencapai target angka partisipasi pemilih 77.5 persen. Dengan sebaran 1 provinsi, 28 kabupaten, dan empat (4) kota.

KPU sebagai operator penyelenggara pemilu pasang target tinggi. Angka partisipasi pemilih dipatok 77.5 persen. Untuk mencapai angka tersebut maka KPU Lampung harus kerja keras. Segala macam jurus ampuh teknik sosialisasi harus digunakan. Andaikan teknis sosialisasi dijalankan dengan tepat maka dengan otomatis pengetahuan pemilih seperti kapan tepatnya pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung akan meningkat pula. Bila pengetahuan pemilih sudah meningkat maka pekerjaan rumah penyelenggara pemilu selanjutnya adalah menyadarkan pemilih agar mau menggunakan hak politiknya dengan baik dan benar bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dengan demikian membangun kesadaran masyarakat Lampung sebagai subjek demokrasi adalah prioritas sistem politik dan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Lampung pada tahun 2018. []

 

 

 

Demokrasi Partisipasi Politik

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan