Menaker Minta Pemda Bangun Posko Pengaduan THR di Daerah

Foto: Istimewa

Jakarta – Sebagai tindak lanjut atas dibukanya Posko THR di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyediakan posko satuan tugas untuk memfasilitasi pekerja yang mengalami masalah terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR).

“Kita juga meminta kepada pemda, segera untuk menindaklanjuti Posko THR ini di dinas-dinas tenaga kerja di provinsi maupun di kabupaten/kota,” kata Hanif di kantornya, Jakarta, seperti yang dilansir dari detik.com, Senin (28/5/2018).

Baca Juga:  THR Dibebankan ke APBD, Mendagri : Bila Daerah Tidak Mau, Tak Masalah

Dengan adanya layanan tersebut di daerah, maka pekerja bisa secara lebih baik mendapat fasilitas pengaduan haknya sebagai karyawan. Hak-hak tersebut berkaitan dengan penerimaan THR.

“Sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang muncul di daerah juga bisa mendapat fasilitasnya sesegera mungkin,” jelasnya.

Hanif pun menyatakan, pelaksanaan penanganan masalah THR ini memang merupakan kewajiban pemerintah di daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca Juga:  Menaker Hanif: Siapa Saja yang Butuh Keterampilan Bisa Datang ke BLK

“Dalam pelaksanaan, implementasi terhadap pengusaha yang tidak membayar THR ini, memang menjadi kewajiban daerah karena ini kaitannya dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai sanksi administratif yaitu nomor 20 tahun 2016,” tambahnya. (net/hp)

menaker THR

Posting Terkait