Menanyakan Keyakinan Majelis Hakim Soal Dugaan Aliran Uang ke Oknum APH, Auditor BPK Hingga Pewarta

 Menanyakan Keyakinan Majelis Hakim Soal Dugaan Aliran Uang ke Oknum APH, Auditor BPK Hingga Pewarta

Ilustrasi.

Bandar Lampung – Persidangan kasus suap fee proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara sedikitnya membuat publik mengetahui tentang adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dari pihak dari kejaksaan, kepolisian, auditor Badan Pemeriksa Keuangan, DPR dan pewarta.

Keterlibatan itu diduga didasarkan atas niat untuk mengamankan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Yang membuat pengamanan itu sukses dari tahun 2014 sampai tahun 2019 adalah kucuran dana berjumlah miliaran rupiah, bersumber dari Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Paparan soal pengamanan itu setidak-tidaknya konsisten diungkapkan oleh dua orang terdakwa; Kadis Perdagangan Wan Hendri; dan Kadis PU-PR Syahbudin. Selain dua orang itu, muncul juga kesaksian dari pejabat pada Dinas PU-PR dan Dinas Kesehatan; Fria Apris Pratama; dr Maya Metissa; Wahyu Buntoro; dan Juliansyah Imron. Juga diutarakan oleh Desyadi, Plt Kepala BPKAD Lampung Utara.

Tak hanya pada itu saja, sedikitnya ada dokumen milik Syahbudin dan Fria Apris Pratama yang menerangkan tentang kucuran uang ke beberapa pihak. Dokumen ini kemudian menjadi tuntunan dari kedua orang tersebut dalam menyatakan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Dari yang terungkap di persidangan, aliran uang ke oknum kejaksaan yang nominalnya terbilang besar ditujukan kepada Yusna Adia. Saat itu ia diduga mendapatkan aliran uang senilai Rp1,5 miliar ketika menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Tak hanya dia, juga terdapat sejumlah nama DPR RI Musa Zainudin, auditor BPK Lampung Frenki Harditama, AKBP Eko Mei, DPRD Lampung Rahmat Hartono dan masih banyak lainnya.

Baca Juga:  Pak Firli, Tolong Proses Dugaan Korupsi Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhari

Syahbudin dan terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena setidaknya didasarkan pada dua jenis alat bukti. Klasifikasi alat bukti yang sah menurut Undang-undang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang berkeyakinan bahwa aliran-aliran uang tersebut, benar adanya. Keyakinan itu berangkat dari apa yang telah terungkap di persidangan.

Kesaksian demi kesaksian serta dokumen milik Syahbudin dan Fria Apris Pratama dianggap majelis hakim sebagai faktor dari keyakinan majelis hakim.

Melihat pada keyakinan tersebut, hakim menilai perlu adanya aksi yang konkret dari KPK dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebab, jika melihat pada apa yang terungkap di persidangan, jelas gambaran adanya dugaan aliran uang itu.

“Memang terbukti itu. Terbukti, sudah pasti itu. Cuman kan tergantung kejaksaan sama KPK, atau polisi. Kalau kami merasa itu terbukti aliran itu. Harusnya ditindaklanjuti, kan jelas. Cuman kan bukan kami yang menindaklanjuti kan?” ucap Ketua Majelis Hakim Efiyanto kepada Fajar Sumatera saat dihubungi, Rabu, 3 Juni 2020.

“Kami yakin itu ada memang. Mengalir itu. Ke BPK, ke dewan, semua itu yakin. Cuman mau nggak jaksa agung sampai jajaran bawahannya maupun Kapolri sampai jajaran bawahannya atau KPK sendiri menindaklanjuti itu,” tambahnya.

Saat persidangan berlangsung beberapa waktu lalu, anggota majelis hakim Baharudin Naim bahkan sempat menyinggung dan menyatakan pandangannya tentang dugaan aliran-aliran dana tersebut. Ia mengatakan, “pantas saja tidak ada perkara korupsi yang sampai pada pengadilan, semuanya sudah dibagi-bagi”. (Ricardo Hutabarat)

BPK Lampung Dr Maya Metissa Eko Mei Frenki Harditama Kasus Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara Kasus Korupsi Lampung Utara KPK

Posting Terkait