Mendagri dan Ketua KPK Minta Pemda Berantas Korupsi

Mendagri dan Ketua KPK Minta Pemda Berantas Korupsi

Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di lingkungan pemerintah daerah se-Lampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur, Rabu (11/4/2018). Foto: Ist

Ia menyebutkan ada poin penting yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.

“Pemerintah daerah harus berkewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembatuan,” katanya.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dampingi KPK dalam Rakor Dinas PUPR

Terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Lampung, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan capaian dalam peningkatan muturitas/kematangan SPIP pada posisi level tiga.

“Pemerintah Provinsi Lampung dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota menempati posisi SPIP level 3 yakni Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus dan Way Kanan,” ujarnya.

Baca Juga:  KPK Sebut Pengusutan Dugaan Gratifikasi Merupakan Ranah Kepolisian

Dijelaskan Nurdin, dimana karakteristik level maturitas SPIP level tiga yakni dikategorikan teridentifikasi.

“Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik,” katanya.

Pada APIP, lanjut Nurdin, dari total 16 APIP di wilayah Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi level 2+ bersamaan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Alhamdulilah berarti tidak dengan catatan,” ujarnya.

Korupsi KPK Mendagri Pemda

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan