Mendagri Minta Masyarakat Lampung Proaktif Rekam e-KTP

Mendagri Minta Masyarakat Lampung Proaktif Rekam e-KTP

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. Foto: Tama/Fajarsumatera.co.id

BANDAR LAMPUNG – MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo meminta masyarakat Lampung yang belum memiliki e-KTP untuk proaktif melakukan perekaman.

Karena berdasarkan data Bawaslu, sebanyak 4863 ribu penduduk Lampung belum memiliki e-KTP sekaligus memastikan Daftar Pemilih Tetap saat Pilpres 2019 mendatang.

“Saat ini, secara keseluruhan penduduk Indonesia yang telah memiliki e-KTP sudah mencapai 97,6 persen. Nah sisanya, untuk masyarakat yang belum merekam dan membuat e-KTP agar proaktif,” katanya saat diwawancarai media di Pemprov Lampung, Rabu (11/4/2018).

Baca Juga:  Mendagri Lapor ke Presiden Jika Kepala Daerah Tertangkap KPK

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi meminta agar Mendagri memberi target dalam pembuatan e-KTP.

Oleh karena itu, saat ini, di Kemendagri dan Daerah Tingkat II lainnya, masyarakat yang melakukan perekaman hingga selesainya pembuatan e-KTP sekitar 10 -15 menit.

“Kecuali kalau ada permasalahan seperti listrik mendadak mati, komputer error atau antrian panjang itu bisa mundur. Tapi kalau di Depdagri dan banyak daerah, pembuatan e-KTP itu hanya 10 menit jadi kok, wong blankonya cukup,” tegasnya.

Baca Juga:  THR Dibebankan ke APBD, Mendagri : Bila Daerah Tidak Mau, Tak Masalah

Pembuatan e-KTP ini untuk memastikan data kependudukan yang sudah ada.

“Misalnya, apakah nama si A masih bertempat tinggal di alamat ini atau tidak. Kalau sudah pindah ya diganti KTP-nya. Kemudian, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Karena ini salah satu langkah untuk memastikan DPT saat di pilpres,” jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau agar Panwas dan pihak kepolisian untuk proaktif  dalam menerima laporan dari masyarakat jika ada Tim Sukses (TS) atau calon kepala daerah yang berujar kebencian.

Baca Juga:  Mendagri: Tak Masalah Plt Rolling Pejabat

“Kami mohon Panwas juga harus proaktif termaksud pihak kepolisian siap menerima laporan dari masyarakat jika ada TS atau calon kepala daerah berujar kebencian,” ungkapnya.

“Karena pilkada yang sukses itu adanya peningkatan tingkat partisipasi, tidak ada politik uang dan tidak ada kampenye berujar kebencian bersifat SARA atau berbau fitnah. Silahkan para calon pemimpin adu konsep dan gagasan,” pungkasnya. (TM) 

241 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Masyarakat Lampung Mendagri Rekam e-KTP

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan