Mendagri Pertahankan Pilkada Langsung

BANDARLAMPUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pilkada langsung adalah pilihan terbaik untuk demokrasi Indonesia. Dia  menolak gagasan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan sejumlah tokoh tentang pemilihan calon kepala daerah melalui DPRD.

Pilkada langsung itu merupakan hak demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah dan sesuai kehendak rakyat. “Jadi ya, hak rakyat jangan dimatikan. Itukan usulan Ketua DPR RI, tapi baru diskusi-diskusi saja, pemerintah belum mengambil keputusan,” kata Mendagri, Rabu (11/4/2018).

Baca Juga:  Mendagri Minta Masyarakat Lampung Proaktif Rekam e-KTP

Sejumlah tokoh dan ketua DPR menginginkan adanya perubahan itu untuk mengantisipasi adanya politik uang atau money politic. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa menjadi jamainan. “Apakah mungkin kalau itu dirubah money politik tidak akan ada?” Tanya dia.

Selain itu, ia mengaku sempat menanyakan alasan ke sejumlah tokoh terkait adanya perubahan itu karena pasca banyaknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Baca Juga:  Peringati Hari Otda Ke-22, Mendagri Ingatkan Pentingnya Inovasi

Semua dikembalikan dengan individunya masing-masing. Karena jelas imbauan dalam undang-undang untuk memahami rawan korupsi, sudah paham semua, tidak berdampak, dan tidak menjamin itu.

“Buktinya, baru kemarin Ketua KPK melakukan penandatangan fakta integritas terkait dengan masalah pencegahan korupsi, nyatanya dalam kurun waktu tidak lama, ada kepala daerah tertangkap KPK. Artinya semua ini tergantung kepada individunya masing-masing,” tegasnya.

Dilain sisi, ia menilai salah satu faktor penilaian pilkada sukses itu diantaranya adanya peningkatan masyarakat dalam berpartisipasi politik. Kedua tidak ada politik uang, dan tidak ada kampanye berujar kebencian, yang bersifat sara atau berbau fitnah.

Baca Juga:  Arinal-Nunik Bertemu Pimpinan KPK

“Silahkan adu konsep, adu gagasan, kami mohon panwas juga harus proaktif.  Termasuk polisi harus siap menerima laporan dari masyarakat kalau ada tim sukses atau calon kepala daerah berkampanye ujaran kebencian,” pungkasnya. (TM)

Mendagri Pertahankan Pilkada Langsung

Posting Terkait