Menerka-nerka Tersangka Lain di Kasus PT Topcars Indonesia, Siapa Gerangan yang Dimaksud Ahmad Handoko?

Tersangka Ketiga di Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia Ajukan Penangguhan

Ahmad Handoko mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya Dadan Darmansyah. Foto: Tinus/Fajar Sumatera.

Fajar Sumatera – “Harusnya masih ada pihak lain yang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan harusnya ada penetapan tersangka lain lagi”.

Begitu komentar kecil dari Ahmad Handoko di ruang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung kepada wartawan, Senin siang, 2 November 2020.

Ia bertindak sebagai pengacara dari Dadan Darmansyah, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [DP2KAD] Tahun Anggaran 2016. Dadan adalah Ketua Pokja ULP di DP2KAD Lampung Timur. Tersangka lain adalah Suherni, Kabid Aset di DP2KAD Lampung Timur dan Aditya Karjanto selaku rekanan dari PT Topcars Indonesia.

Baca Juga:  Makna Kalimat TPPU yang Muncul Dalam Surat Putusan Korupsi Bupati Lampung Utara Kata Pahrozi

“Pada prinsipnya kami menghormati keputusan kejaksaan. Namun klien kami ini, kami nilai bukan pelaku utama berdasarkan hasil penyidikan jaksa yang kami pelajari. Dia selaku ULP. Itu kan hanya melakukan lelang saja,” tambahnya.

Komentar-komentar ini disampaikan ketika ia mengikuti proses pelimpahan tahap II untuk kasus kliennya.

Untuk diketahui, Kepala DP2KAD Lampung Timur pada saat itu dijabat oleh Senen Mustakim. Setelah dari jabatan itu, Senen Mustakim ditunjuk menjadi Kepala Bapenda Lampung Timur. Baru-baru ini Senen Mustakim dilantik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagai Kepala BPSDM Lampung.

Pengadaan kendaraan itu dimenangkan oleh PT Topcars Indonesia. Kendaraan tersebut adalah Toyota Harier dan Toyota Land Cruiser Prado. Untuk menghadirkan dua kendaraan jenis mobil built up itu, PT Topcars Indonesia milik Robby Hartono alias Afat ini mengikuti lelang yang total pagu anggarannya sebesar Rp2,6 miliar lebih.

Baca Juga:  Siapa yang Bisa Dipercaya antara KPK dan Sekda Lampung Selatan Thamrin: Mungkinkah Surat Panggilan Belum Sampai?

Dalam perjalanannya penyidik mendapati bahwa ada dugaan persekongkolan di balik pengadaan itu. Berdasarkan hasil penyidikan itu, negara disebut telah dirugikan sebesar Rp680 juta lebih. Angka ini kemudian dipulangkan oleh Suherni.

Para lawyers menganggap bahwa pernyataan kejaksaan tidak tepat. Sebab berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Lampung, mereka menyebut tidak ada kerugian negara.

Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmad Handoko tersebut sah-sah saja. “Hak yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan. Nanti segalanya akan kita uji di persidangan. Silakan pers dan berbagai pihak menyaksikan persidangan.

Baca Juga:  KPK Didesak Selidiki Keterlibatan Suntana di Kasus Khamami

Nanti kita lihat fakta di persidangan. Kan itu terbuka untuk umum. Kita nggak bisa juga menutupi jika memang ada faktanya,” jelas Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan.

Penyidik menduga ketiga tersangka telah melanggar ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Ahmad Handoko Dadan Darmansyah Kejaksaan Tinggi Lampung KPK PT Topcars Indonesia Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Suherni

Posting Terkait