Mengecam Tindakan Pelanggaran HAM oleh Oknum Sat Pol PP Pesibar

Ilustrasi. (Ist)

Pada hari Sabtu, 2 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Pantai Labuhan JukungKrui, tiga orang ditangkap lalu dipaksa naik ke dalam mobil dan di bawa ke kantor Satpol PP Pesisir Barat dan kantor pemadam kebakaran Pesisir barat, dimandikan dengan alat semprot air pemadam kebakaran dan dilakukan foto bersama dengan maksud untuk mempermalukan dan merendahkan martabat manusia.

Ketiga korban disuruh bernyanyi satu per satu, baru kemudian disuruh pulang dengan maksud agar mereka jera. Perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPesisir Barat, Provinsi Lampung, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebuta dalah :

  1. Yogi Pranata alias Melodi, usia 26 tahun
  2. Julius alias Juve, usia 28 tahun
  3. Robiansyah, usia 26 tahun

Jaminan Dan Perlindunganhukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Atas perlakuan dan perbuatan oknum Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPesisir Barat Provinsi Lampung merupakan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

  1. UUD 1945

Pasal 28I ayat (2) mengaturbahwa:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

  1. UU No. 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia.

Pasal 33 mengaturbahwa:

“Setiap orang berhakbebasuntukbebasdaripenyiksaan, penghukumanatauperlakuan yang kejam, tidakmanusiawi, merendahkanderajatdanmartabatkemanusiaannya.”

  1. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan hak sipil dan politik.

Pasal 17 mengatur bahwa:

“Tidak boleh seorang pun yang dapatsecara sewenang-wenang ataus ecara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, ataus ecara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

  1. UU No. 5 Tahun 1998

Tentang pengesahan kovenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 28 G ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diripribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

  1. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Pasal 170 mengatur bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

  1. Pernyataan Sikap Bersama

Pernyataan sikap bersama Gabungan Aliansi YLBHI LBH Bandar Lampung, PBHI Lampung, Lembaga DAMAR LAMPUNG, Women’s March Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, SERUNI, dan GAYLAM Lampung:

  1. Mengecam tindakan pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dilakukanoleh OKNUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PESISIR BARAT terhadap KE TIGA korban.
  2. Menindak tegas pelaku tindakan kekerasan terhadap KE TIGA korban pelanggaran HAM.
  3. Mengusut tuntas semua yang terlibat dan bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukanoleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PESISIR BARAT terhadapKE TIGA korban.

 

 

Hidup Rakyat!

Panjang Umur Perjuangan!

 

NARAHUBUNG :

ANUGRAHPRIMA.U

PJ

Contact Person: 081379562142

 

Pelanggaran HAM Sat Pol PP Pesibar

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan