Mengenai RUU Pemilu, Upaya Kartelisasi kekuasaan untuk Lemahkan Demokrasi

Pesawaran (FS) – Sebagai bagian dari perjuangan reformasi, Mengenai Kenaikan ambang batas parlemen atau parliementary threshold ( PT ), pada rancangan undang undang (RUU) Pemilu, menurut ketua DPC partai Hanura, Supriadi, menurut pandangannya, merupakan upaya untuk mengembalikan RUU kembali pada era orde baru.

“Apabila parliementary threshold ( PT ) naik, PT akan berjenjang dan akan terjadi pengecilan Dapil, yang sudah jelas, merupakan satu paket desain, kembali ke Zaman Orde baru,” ujarnya

Saya mengingat kan, tambah Suriadi, berbahaya bagi keberlangsungan Demokrasi di Indonesia jika kenaikan PT di paksa di berlakukan.
“Di Mulai dari potensi suara yg hilang, dan suara suara rakyat yg tidak di arahkan akan semakin Liar, karena tidak terlembaga kan, dan potensi suara yg hilang bisa mencapai 25 sampai 30 juta lebih suara sah”, Tambahnya

Dilanjutnya, Jika paket desain ini tetap di berlakukan, maka dalam Pemilu 2019 dengan PT 4 % saja, terdapat lebih dari 13 juta suara sah yg tidak terwakili di DPR, bagaimana jika PT dalam RUU dinaikan lagi,

“potensi suara rakyat yang tidak terwakili di DPR semakin melebar. Dan ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan Demokrasi di tanah air.” Lanjutnya

Ketika melihat potensi tumbuhnya parlemen parlemen jalanan yg makin besar, dan bisa mengancam stabilitas negara, dengan suara rakyat yg sudah sebanyak itu, dan terlembaga kan melalui partai politik, akan tetap tidak terkonversi menjadi kursi sebagai representase keterwakilan mereka, yang memungkinkan kedepan akan menumbuh kan parlemen jalanan, dan ini tidak boleh terjadi
“Cukup sudah Bansos dan benih lobste r yg di korupsi, jangan juga suara rakyat yg di korupsi, dengan cara melemah kan proses ber demokrasi lewat RUU Pemilu, RUU Pemilu adalah upaya kartelisasi kekuasaan yg melemahkan demokrasi, yang berbasis pada kedaulatan rakyat,” tutupnya (DP)

Posting Terkait