Menjaga Muruah Petani

Oleh: Supendi

PEMERINTAH Kabupaten Mesuji baru-baru ini membuat terobosan hebat untuk menyejahterakan para petani di daerahnya. Semua yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Mesuji diwajibkan membeli dan mengkonsumsi beras lokal produksi petani Mesuji.

Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran nomor: 04/IV.01/MSJ/2018. Bupati Mesuji Khamami bilang, edaran tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Mesuji.

Ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung daya saing produk lokal Mesuji.

Menariknya, selain PNS biasa, aturan ini juga ditujukan bagi pimpinan/anggota DPRD, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji. Luar biasa bukan?bKenapa luar biasa? Karena Pemda setempat sudah mengambil langkah berani dan melakukan improvisasi dalam menstabilkan harga beras petani.

Baca Juga:  HET Beras Jaga Daya Beli

Selama ini, langkah stabilisasi harga beras cuma dilakukan Bulog lewat pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Dalam penyediaan stok berasnya, Pemkab Mesuji bekerjasama dengan Rice Milling Plant (RMP) Mesuji Timur.

Sedangkan untuk mekanisme pembelian yaitu melalui pemotongan gaji yang dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya oleh bendahara masing-masing organisasi perangkat daerah dan disetorkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji.

Sesuai edaran itu, besaran ukuran beras yang dibeli bervariasi mulai dari beras ukuran 20 kg per bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pejabat eselon II.

Serta beras ukuran 15 kg per bulan bagi pejabat eselon III. Sedangkan bagi pejabat eselon IV, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf PNS/non PNS sebesar 10 kg per bulan. Dari uraian aturan itu dapat dilihat bahwa kebijakan ini tak sekadar perintah atasan namun juga contoh.

Baca Juga:  Perkara Khamamik Berlanjut

Biasanya pemimpin hanya memerintahkan bawahannya untuk melakukan ini, itu, namun Bupati Mesuji dalam hal ini justru menjadi pemain utama dengan kewajiban membeli beras lebih banyak. Sikap inilah yang patut ditiru karena jalan tidaknya bawahan biasanya tergantung dari contoh atasan.

Kembali pada masalah kesejahteraan petani, saat ini nasib petani kadang tak menentu. Kadang menghasilkan, sering juga gagal panen dan merugi. Meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan semisal asuransi pertanian, namun tetap saja belum menyentuh problem inti.

Baca Juga:  Indonesia Terus Genjot Produksi Beras

Petani padi jelas butuh kepastian dari pemerintah agar hasil panen mereka bisa menghasilkan keuntungan. Apalagi Lampung dijagokan pemerintah pusat menjadi menjadi daerah swasembada beras.

Ini semestinya dimaknai bahwa petani adalah ujung tombak yang nasibnya tak boleh dipinggirkan. Petani harus dijamin kesejahteraannya, untuk menjaga semangat mereka dalam menanam.

Jangan sampai petani padi merasa tak diperhatikan dan berpindah hati pada profesi lain atau mengganti padi dengan tanaman lain. Bila itu terjadi, swasembada beras hanya tinggal teori. (*)

398 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Beras Mesuji ngupi pay

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    • Oleh Supendi Kalau ditanya apa yang paling identik dengan

    • Oleh Riko Firmansyah SELAYAKNYA pemerintah membuka matanya bahwa mayoritas

    • Saleh menggambar kengeriannya soal ledakan arus mudik, tahun ini.

    Tinggalkan pesan