Menteri PAN-RB: Abdi Negara Jangan Tergoda Janji Paslon

MenPAN-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. (net)

BANDAR LAMPUNG – MENANGGAPI maraknya ASN terlibat politik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tergoda dengan tawaran janji pasangan calon kepala daerah.

PNS diminta untuk netral dan profesional pada Pilkada Serentak 2018.

“Abdi negara jangan tergoda janji dari Paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya, Kamis (11/01/2018).

Asman menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, ASN jangan terpengaruh dengan suasana politik yang saat ini terjadi.

Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh hingar-bingar urusan politik. ASN terutama di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing masing sesuai tugas dan fungsinya, dan jangan tergiur ajakan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah.

Baca Juga:  SE Menteri PAN-RB Bagi ASN Suami/Istri Peserta Pilkada

Selain itu, ASN jangan tergoda oleh iming-iming para pasangan calon yang memintanya menjadi tim sukses dengan imbalan kenaikan jabatan atau yang lainnya.

“Kalau ada bakal pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.

Dia menegaskan saat ini pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan pimpinan daerah, tetapi dilakukan dengan open recruitment atau open bidding.

Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi. Selain itu, promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. Kalau ingin naik jabatan, jangan mencari dengan cara-cara yang tidak normal.

Baca Juga:  Kakon dan DPRD Tanggamus Mangkir Panggilan Panwaslu

Baca juga: Sutono Akui Langgar UU ASN dan PP Demi Calon Wagub

Demi menjaga netralitas ASN, sebelumnya Menteri PANRB telah menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Salah satu isi dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Bagi PNS yang melanggar, sanksi pun menanti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksinya mulai hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sebagaimana diketahui, Panwaslu Kota Bandar Lampung kembali mengusut temuan ASN tidak netral di pilkada.Kasman selaku Kepala Bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berfoto bersama salah satu bakal calon wakil gubernur Lampung.

Baca Juga:  Panwaslu Bandar Lampung Klarifikasi Status ASN Cik Raden

“Padahal beberapa waktu yang lalu kami sudah mengeluarkan peringatan dini sebagai upaya pencegahan kepada seluruh ASN di Bandar Lampung melalui sekretaris daerah sebanyak 2 kali. Salah satu pelanggaran netralitas ASN yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB adalah larangan ASN foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,” ujar Ketua Panwaslu Bandar Lampung, Candrawansah, Kamis (11/1/2018).

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung mengatakan, sudah melakukan pemanggilan kepada Kasman yang dijadwalkan pada hari Jumat, 12 Januari 2018.

“Panwaslu sudah menyampaikan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Tentunya ini menjadi pembelajaran kepada ASN lainnya agar mematuhi kode etik PNS,” jelas Yahnu. (*/RD/TM)

Menteri PAN-RB Panwaslu PNS Berpolitik

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan