Menyikapi Secara Arif Pro Kontra Sertifikasi Ulama

Oleh: Bayu Kusuma

Di tengah suhu politik yang meningkat akibat dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, publik kembali dihebohkan dengan munculnya isu sertifikasi pada ulama.Bersamaan dengan isu itu, Kepolisian melakukan pendataan para ulama, kyai di Jawa Timur. Menurut penjelasan KH.Fadholi Muhammad Ruham, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fudhola, Pademawu, Pamekasan, Polisi telah melakukan pendataan terhadap ulama di Madura.

Hal serupa juga terjadi di Jombang sebagaimana dinyatakan olehP engasuh PP (Pondok Pesantren) Al-Farros Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, KH Irfan Yusuf atau Gus Irfan bahwa Polres Jombang telah mendata para kiai. Kejadian ini telah menimbulkan keresahan di kalangan ulama dan pondok pesantren di Jawa Timur mengingat tidak adanya komunikasi awal yang jelas.Data yang dikumpulkan selain terlalu menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi seperti tanggal lahir, juga dianggap banyakyang kurang relevan.

Langkah sigap klarifikasi dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur dalam acara ‘Silaturahmi Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin dengan Ulama Se-Madura dan Tapal Kuda’ di gedung Tri Brata, Mapolda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Jumat (3/2/2017).  Menurut Irjen Machfud Arifin, maksud pendataan itu untuk menjalin hubungan silaturahmi antara kepolisian dengan para ulama dan kyai di 38 kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur.

Melalui pendataan ini Kepolisian berharap dapat membangun sinergi dengan tokoh masyarakat, terutama para kyai dan ulama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Meski telah ada klarifikasi, namun terlanjur berkembang berbagai rumor yang seolah mengesankan bahwa kekuatan kyai dan ulama sedang diawasi dan perlu diwaspadai.Maksud baik dari tujuan pendataan justru tidak tercapai akibat komunikasi yang tidak bijak antara pihak Kepolisian dengan para pimpinan Pondok Pesantren di Jawa Timur.

Pendataan ulama muncul menyusul wacana sertifikasi bagi ulama.Wacana yang terus bergulir ini tak ayal memicu kontroversi di kalangan masyarakat luas, baik ulama maupun organisasi-organisasi Islam. Riuh rendah perdebatan pro dan kontra pun hadir mewarnai wacana yang berkembang di berbagai media massa.  Meski bersamaan pula beredar wacana standarisasi ulama yang sedang digagas oleh Kementerian Agama sebagai klarifikasi atas wacana sertifikasi ulama, namun bak bola salju keresahan terus berkembang.

Apa Urgensinya?

Munculnya wacana sertifikasi ulama memang tidak lepas dari sinyalemen adanya kegiatan dakwah, ceramah dan khotbah yang memuat konten yang dianggap provokatif, meresahkan masyarakat dan dapat memicu terjadinya gejolak-gejolak di dalam masyarakat.  Wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia justru kabur tertutup dengan perilaku segelintir orang yang dipenuhi dengan hawa amarah dan emosi atas realitas yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya.  Dakwah yang disampaikan dalam beberapa momentum kemudian justru diwarnai dengan berbagai pernyataan untuk membakar emosi umat, menyemai radikalisme dan sikap yang intoleran.

Selain itu, kegiatan ceramah atau dakwah juga telah berkembang menjadi semacam profesi dan mengalami selebritisasi ketika bersentuhan dengan sisi entertainment dari industri media massa.  Seseorang yang hanya berbekal kepiawaian berbicara di depan publik dengan penguasaan pemahaman keagamaan yang kurang memadai segera dengan mudah memperoleh pengakuan secara sosiologis sebagai ulama, ustadz atau mubaligh ketika dipopulerkan melalui industri budaya massa.  Makna profetik dalam syiar agama dapat tereduksi ketika bobot komersialisasi dakwah menjadi dominan.

Dakwah kemudian menjadi profesi yang memiliki nilai komersial di satu sisi, sekaligus dapat memiliki bobot politis ketika mampu mensugesti umat dengan pandangan-pandangan politik tertentu yang bisa saja justru tidak sejalan dengan konsep agama yang sesungguhnya.

Jika melihat tren yang terjadi, makna ulama mengalami penyempitanmenjadi ustadz, da’iatau mubaligh di masyarakat.Ulama dianggap hanya sekedar orang yang ahli agama saja dengan berbagai sebutan yang lazim di Indonesia, seperti Kyai, Ajengan, Teungku, Syeikh, Buya atau Tuan Guru.Secara konseptual, istilah ulama berasal dari bahasa Arab (‘ulama’), bentuk jamak dari ‘alim, yang artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam atau dengan kata lain, orang yang memiliki ilmu yang berkualitas dalam berbagai bidang.

Menurut Quraish Shihab menjelaskan ulama sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Qur’an, ilmu fenomena alam serta dengan pengetahuan tersebut menghantarkannya memiliki rasa khasyah (takut)pada Allah dan mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi disisi-Nya.

Karena itu, ulama mempunyai kriteria yang jelas yang mengacu pada sifat-sifat, bukan pada gelar atau atribut lahiriyah, melainkan dengan ketaqwaan dan kecintaan manusia pada Allah.Tugas para ulama, yaitu tabligh atau menyampaikan, tabyin atau menjelaskan, tahkim atau memutuskan perkara ketika ada persoalan di antara manusia, dan sebagai uswah atau contoh teladan.

Merujuk pada konsep ulama di atas, akan sulit dibayangkan bagaimana secara teknis mensertifikasi ulama? otoritas seperti apa yang harus dimiliki oleh lembaga atau mereka yang akan mensertifikasi ulama? aspek apa saja yang akan digunakan sebagai indikator kemampuan seorang ulama?.

Karena itu, jika kepentingannya adalah untuk mencegah potensi dakwah radikal, komodifikasi ulama sebagai atribut sosial karena industri budaya massa, serta kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daripada para mubaligh, da’i atau penceramah, maka gagasan sertifikasi ulama menjadi tidak memiliki relevansi.

Islam sebagai agama dakwah telah mewajibkan setiap muslim wajib untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dirinya, penyeru (da’i) untuk kebaikan dan mencegah kerusakan, (amar ma’ruf nahi munkar).  Karena itu, ketika dakwah menjadi kegiatan yang berdampak pada umat secara luas, dan dakwah menjadi profesi maka yang penting justru adalah gagasan untuk mengatur kegiatan dan profesi pendakwah dalam standar etika dan kompetensi tertentu sehingga dakwah dapat menjadi syiar agama yang membawa kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Para mubaligh, da’i dan ustadz juga dapat ditingkatkan kualitas, kemampuan dan teknik dalam berdakwah.

Selain itu, agar tidak muncul persepsi perlakuan yang tidak adil dari negara, maka gagasan sertifikasi juga harus berlaku universal pada berbagai pelaku kegiatan dakwah atau ceramah yang dilakukan di berbagai agama yang ada Indonesia.Harus diakui bahwa potensi untuk menyemai kebencian, radikalisme dan manipulasi pesan-pesan agama bisa terjadi di berbagai agama dan bentuk keyakinan.Hal ini untuk menghindari kesan pandangan stereotipe tentang agama Islam dan kegiatan dakwahnya yang dianggap paling potensial dengan penyimpangan dan radikalisme.

Perlu Sikap Arif

Reaksi kritis atas gagasan sertifikasi ulama ini dapat dimaklumi mengingat suasana politik yang dinamis.Hal ini juga karena konsep yang belum matang sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang simpang siur yang kemudian di lapangan juga diikuti dengan inisiatif aparat negara yang kurang terkoordinasi dengan baik.Hasilnya justru menimbulkan syakwasangka yang memperuncing pro dan kontra.  Karena itulah penting untuk mematangkan konsep dan tujuan, sasaran dan metode sertifikasi atau apapun istilah yang akan digunakan sehingga tidak menimbulkan reaksi yang kontraproduktif.

Selain itu, pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa sertifikasi ini tidak memiliki motif politik untuk mengontrol, mengawasi atau bahkan untuk membelenggu kegiatan dakwah umat.Hal ini penting mengingat pengalaman sejumlah negara yang menjadikan sertifikasi sebagai instrument kontrol negara yang dapat meredusir hakikat daripada syiar agama.  Pengalaman Singapura semisal yang mensyaratkan hanya mereka yang memiliki sertifikat (tauliah) saja yang  memberikan ceramah, khutbah, maupun kajian, baik di masjid maupun di tempat terbuka, di muka umum.Bahkan, pemerintah turut terlibat dalam memastikan substansi naskah yang boleh dipergunakan dalam khutbah melalui Majelis Ugama Islam (MUIS) Singapura.  Setiap pelanggaran akan beresiko dicabut sertifikatnya.  Kebijakan serupa juga berlangsung di Malaysia dan Turki, meski dengan cara yang lebih moderat dibandingkan Singapura.

Dalam suasana yang belum menentu mengenai gagasan sertifikasi, diperlukan kearifan dari semua pihak untuk mencari konsep kebijakan terbaik untuk menjamin kebebasan dalam berdakwah sesuai ajaran agama di satu sisi, dan di sisi lain mencegah penyalahgunaan kegiatan dakwah untuk mempromosikan gagasan-gagasan yang ekstrim menyemai radikalisme, intoleransi dan segala hal yang dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat.  Selain itu, bagi mereka yang mendukung gagasan sertifikasi hendaknya tidak berangkat dengan pandangan yang apriori, stereotype dan ditumpangi kepentingan politik tertentu, kecuali untuk tujuan dan kepentingan umat, bangsa dan negara.

*) Penulis adalah peneliti di CERSIA, Jakarta Selatan

Posting Terkait