Minta Hakim Pengadilan Tanjungkarang Tiarap: Pesan dari Timur Pradoko dan Alasan Pertemuannya dengan Komisioner KPK

 Minta Hakim Pengadilan Tanjungkarang Tiarap: Pesan dari Timur Pradoko dan Alasan Pertemuannya dengan Komisioner KPK

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang TImur Pradoko. Sumber foto: Website Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Bandar Lampung – Senin, 24 Februari 2020, Kepala Daerah di Lampung Utara yang berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjalani tahapan persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Berkemeja putih dan rapih, Agung Ilmu Mangkunegara duduk di kursi pesakitan. Ia tak sendiri, ada orang kepercayaannya dan dua orang kadis; Perdagangan dan PU-PR.

Yang menjadi sorotan justru bukan Agung Ilmu Mangkunegara. Tapi hakim ketua yang memimpin persidangan. Namanya Efiyanto. Beberapa orang yang saya temui dari internal KPK bicara tentang bagaimana sosok Efiyanto. “Itu kan hakim yang viral kemarin? Karena pesan Whats App yang minta hakim untuk tiarap,” kira-kira begitu kalimat yang diucapkan. Kepala saya otomatis naik turun, mengisyaratkan bahwa apa yang diucapnya barusan, benar adanya.

Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang saya temui mengatakan, Efiyanto sempat berdinas di Serang dan baru satu tahun bertugas di Provinsi Lampung. “Baru satu tahun di sini,” katanya.

Efiyanto membuat kesal para pewarta yang biasa melakukan kerja-kerja jurnalis di pengadilan. Pintu samping yang biasanya terbuka, dimintanya untuk ditutup. Perlakuan Efiyanto ini berbeda dengan hakim-hakim lain yang sebelumnya memimpin sidang perkara yang ditangani KPK. Alasannya, hakim merasa terganggu jika ada yang nongol di tempat itu. “Saya tidak larang. Bisa diambil (proses sidangnya) tapi dari depan, jangan dari samping. Kami nggak mau terganggu,” katanya.

Anang, jurnalis salah satu televisi nasional mengatakan perlakuan Efiyanto itu membuatnya susah mendapat gambar wajah para terdakwa. Sebagai pewarta yang telah lebih dari tiga tahun meliput sidang, ia merasa Efiyanto membuat aturan sendiri yang tidak pernah dilakukan oleh hakim lainnya. “Sejak kapan kita (wartawan_read) mengganggu jalannya persidangan? Ini aneh,” ketusnya.

Efiyanto adalah hakim yang menerima pesan Whats App dari seorang bernama Pak Ketua. Isi pesannya meminta agar Efiyanto menghubungi semua hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk tiarap, sebab salah satu komisioner KPK sedang berada di Lampung.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lamteng Segera Jalani Sidang

Kami telah mengulas informasi tersebut sebelumnya. Silahkan klik link ini:

1) Pesan Whats App Untuk Para Hakim: Tolong Dijapri Untuk Tiarap Dulu Karena KPK Ada di Lampung.

2) Kata Ali Fikri Soal Permintaan Seseorang Kepada Para Hakim Untuk Tiarap Karena KPK Ada di Lampung.

3) Tokoh “Pak Ketua” di Balik Pesan Whats App yang Minta Hakim di Lampung Untuk Tiarap.

Efiyanto tidak mau memberikan penjelasan saat kami tanya tentang makna kata tiarap dalam pesan tersebut. “Itu kan humas ada. Nggak bisa kami ngomong, kalau nggak humas,” ucapnya. Lucunya, pertanyaan tentang proses sidang tadi, Efiyanto mau menjawab. Kami coba bertanya lagi tentang pesan Whats App itu, Efiyanto menggerutu. “Hah, udah dibilang sama humas,” katanya.

Keterangan Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Ada sejumlah poin yang kami catat dari keterangan yang diberikan oleh Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang Hendri Irawan. Pertama, pesan Whats App itu berasal dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Timur Pradoko.

Dengan begitu, Timur Pradoko lah orang yang pergi menemui Komisioner KPK Nurul Gufron. Lokasi pertemuannya tidak dipaparkan, tapi yang jelas, Timur Pradoko dan Nurul Gufron bertemu setelah isya pada Rabu, 12 Februari 2020 –seperti isi pesan Timur Pradoko ke Efiyanto.

“Itu Pak Ketua memerintahkan kepada Pak Ketua Zona Integritas. Jadi Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Ketua Zona Integritas supaya tetap menjaga, kita tetap konsisten untuk menjaga ketertiban dan jangan sampai kita melanggar apa yang sudah kita canangkan. WBK dan WBBM,” katanya.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang menurutnya berhasrat mendapat predikat yang baik. Sebab, dari catatan kami, Timur Pradoko saat pertama kali menjabat, memang menginginkan predikat Zona Integritas (ZI) diraih di masa kepemimpinannya. “Kita belum dapat ZI. (Yang masih diraih) Itu penghargaan pelayanan prima,” ucapnya.

Baca Juga:  KPK Kunjungi Kantor FSTV

Hendri Irawan mengatakan, pertemuan keduanya bukan berkaitan dengan penanganan perkara, apalagi yang berkaitan dengan suatu hal yang berbau tidak sedap. Berdasarkan keterangan Hendri Irawan, keduanya bertemu karena punya hubungan.

“Kalau itu, itu cuman sebatas dia anu aja, dosen sama anak. (Siapa dosennya?) Pak Gufron. Dulu dosen. Nggak ada kaitan dengan ada perkara atau enggak. Pertemuan antara Gufron dan Timur Pradoko, bukan ada urusan itu. Artinya sebagai orangtua sama anak,” jelas Hendri.

Ia meminta agar arti kata tiarap tidak dimaknai dengan hal-hal yang negatif. Sebab, Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dipimpin oleh Timur Pradoko justru menginginkan hal yang postif.

“Ya memang harus begitu (menggunakan kata tiarap). Artinya kita harus bebas korupsi di sini. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani artinya sesuai dengan apa yang ada dalam SOP. SOP itu kalau kata kita satu hari, satu hari. Kalau dua hari, dua hari. Itu kita pertahankan. Kredibilitas kitanya gitu,” ujarnya.

Kami telah mencoba meminta klarifikasi dari Nurul Gufron sebanyak dua kali. Pertama pada Kamis, 13 Februari 2020, Nurul tidak menjawab pertanyaan kami, ia hanya bilang bahwa dirinya akan menaiki pesawat terbang ke Jakarta dari Lampung. Keberangkatan dia ini kami ketahui dari kegiatannya di Unila yang diberitahu Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

Nurul disebut sedang melaksanakan kunjungan ke Unila untuk memberikan kuliah umum. Hanya itu jadwal kegiatan Nurul di Lampung. Klarifikasi kedua yang kami lakukan pada Senin, 24 Februari 2020, Nurul tidak memberi respon.

Memaknai Kata Tiarap

Demikian kalimat yang belakangan diketahui berasal dari Timur Pradoko itu disebar: “Pak Efi. Tlg teman2 hakim dijapri suruh tiarap dulu… ini beberapa komisioner kpk ada di Lampung… setelah isyak mereka minta ketemu aku trims”.

Pesan ini masuk ke dalam grup Whats App HUMAS_PNTjK pada Rabu (12/2/2020) tepat pukul 19.19 WIB. Pengirimnya adalah Efiyanto, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Salah satu hakim yang diketahui adalah Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pastra Joseph memberikan tanggapan, “Ok. Trims”. Kemudian Pastra Joseph mengatakan agar pesan itu diteruskan kepada “Pak Ketua”. “Tolong dikirim langsung ke pak Ketua pak,” tulis Pastra Joseph.

Baca Juga:  KPK Geledah 4 Rumah di Lampura dan Bandarlampung

Lalu Efiyanto menjelaskan jika peringatan itu berasal dari “Pak Ketua”. “Itu dr pak ketua,” tulis Efiyanto. Langsung dijawab oleh Pastra Joseph, “Ok pak, trims”.

Percakapan antara Pastra Joseph dan Efiyanto itu langsung terhapus. Bisa jadi penghapusan pesan itu dilakukan karena grup tersebut diisi oleh sejumlah jurnalis yang biasa bertugas meliput di wilayah Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Pengamat Hukum dari Universitas Negeri Lampung Yusdianto menilai penjelasan yang disampaikan Hendri Irawan sah-sah saja. Tetapi, satu sisi, penggunaan kata tiarap tidak tepat jika ingin menggambarkan keinginan Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk tertib dalam bertugas.

“Jika dalam situasi perang. Kalau ada musuh atau serangan dari lawan, maka aba-aba yang muncul adalah tiarap. Situasi hari ini adalah perang terhadap tindakan koruptif. Percaya atau tidak, KPK telah menjadi musuh dari pelaku yang diduga melakukan praktif negatif,” ujar Yusdianto saat kami hubungi, Senin, malam.

Jika memang tidak ada maksud apa-apa dalam kata tiarap, ujar Yusdianto. Kenapa justru pesan Whats App itu dihapus? Fakta bahwa pesan itu dihapus, kata Yusdianto, menyimpan hal yang patut dicurigai. Yusdianto juga menilai tindak-tanduk yang tampak dari Efiyanto, dirasanya terlalu berlebihan jika menolak untuk memberikan klarifikasi.

“Sejak awal pesan itu ditujukan kepadanya. Kenapa saat ditanyai media, dia justru terkesan menghindar. Lalu kenapa pesan itu dihapus. Seolah-olah ada hal yang disembunyikan. Jika bersih, kenapa harus risih,” tegas Yusdianto. (Ricardo)

Hakim Tiarap KPK Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Posting Terkait