Modus Bimtek Istri Kades Plesiran ke Bali Ditutupi!!

Ilustrasi Plesiran

BANDARLAMPUNG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) Lampung Barat (Lambar), akan melakukan panggilan ulang terkait indikasi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dipakai Ibu-ibu Peratin (Kapala Desa) plesiran ke Pulau Dewata Bali. Pasalnya, DPMP hanya memberikan data tanpa keterangan lengkap.

Kepala Seksi Intelijen sekaligus pemeriksa Kejari Liwa Yanuar Ismail, mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri Alex Rahman, menjelaskan, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sumarlin, Jumat 18 Agustus lalu, sudah dimintai keterangan.

“Berhubung waktu dan keterangan belum lengkap, kami segera panggil kembali,” tegasnya, Selasa (22/8).

Terpisah, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengaku kecewa atas sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) Lampung Barat yang terkesan tertutup melindungi kegiatan para istri peratin yang berangkat ke Pulau Dewata Bali. Kamis malam, (10/8) lalu

Yusdianto menilai, pemerintah daerah seharusnya bersikap kooperatif menindaklanjuti keluhan masyarakat sehingga tidak melindungi mengenai dugaan penyelewengan dana desa dalam kegiatan Bimtek PKK yang digelar selama tiga hari di Bali.

Menurutnya merupakan hal wajar jika kegiatan tersebut diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung karena kuat dugaan terjadi penyelewengan dan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin, menegaskan, DD harus dilihat peruntukannya seperti apa. Namun jika memang untuk dilakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang sesuatu yang bermanfaat bisa saja diperbolehkan.

“Tapi, lihat juga ada gak kira-kira programnya itu, nah dilihat juga dari perencanaannya. Semua ini dibuat berdasarkan rapat. Jika memang sudah ada rapat misal dari kepala desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang sudah separated tidak masalah,” kata Syafrudin, via ponselnya.

Kendati demikian, dirinya menilai, pemerintah menggelontorkan DD hanya untuk pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang dikhususkan kepada masyarakat agar perekonomian meningkat. “Nah, jika dana desa ini dibuat diluar hal tersebut, saya harus lihat dulu ada programnya atau tidak. Jika tidak ada ini masalah namanya,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat sepanjang ada laporan penyalahgunaan DD untuk langsung disampaikan. “Saat ini belum ada laporan yang masuk terkait penyalahgunaan DD. Ketika masuk kami langsung proses,” ungkap Syafrudin.(ZN)

1,225 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Plesiran

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan