Mufakat Jahat DPRD Lampung di Revisi Perda Zonasi

Bandar Lampung-DPRD Lampung menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018  tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagai Perda yang akan di revisi dan masuk Program Legislasi Daerah Tahun 2020.

Padahal substansial Perda Tersebut Sudah Mengakomodir Lingkungan Kepentingan Hidup dan Kepentingan Masyarakat Pesisir.

Irfan Tri Mustari selaku direktur Eksekutif Walhi Lampung mempertanyakan perihal Perda yang masih layak untuk dipakai,Bahkan hingga saat ini perda tersebut baru berumur 2 tahun dan belum maksimal di implementasikan

Sedangkan di dalam Pasal 5 Ayat (4) pada Perda ini diperkenankan untuk di revisi dalam kurun waktu 5 tahun, Pria berkelahiran tahun 1993 ini mengungkapkan perda yang berumur 2 tahun tersebut hingga saat ini belum pernah dievaluasi.

Dan jika pun ingin di revisi harus ada kebijakan yaitu dari tingkat nasional adanya perubahan strategi mempengaruhi pemanfaatan tata ruang.

Namun hal ini belum terjadi Sehingga ia menganggap tidak ada urgensinya mengubah perda secara subtansial yang mengakomodir Lingkungan Kepentingan Hidup dan Kepentingan Masyarakat Pesisir itu.

Dalam hal ini Direktur Eksekutif Walhi Lampung menganggap jika perda ini direvisi ada beberapa kekhawatiran yang muncul yaitu takut kebijakan tersebut di salahgunakan.

Perlu diingat bahwa secara prosedur untuk merevisi sebuah regulasi semacam PERDA ini harus memenuhi beberapa kriteria sehingga layak untuk ditinjau ulang atau direvisi.

Sebagai bentuk untuk menolak revisinya  Walhi Lampung menggalang sebuah petisi penolakan untuk kedua lembaga DPRD  Lampung dan Gubernur Lampung .

Petisi ini bisa diikuti oleh masyarakat indonesiabaik dari dalam pulau sumatera maupun luar pulau sumatera.Wahli mengimbau untuk masyarakat lampung khususnya mengikuti petisi ini dengan cara Mengklik link yang tercantum lewat https:www.change.orgtolakrevisiRZWP3Lampung yang dimulai sejak 2 hari lalu

Target dalam petisi ini yaitu sebanyak banyak nya agar 2 lembaga terkait bisa mencabut Izin pertambangan pasir laut  yang masih beroperasi.

Apalagi DPRD Lampung tidak pernah melakukan publikasi terkait program legislasi daerah serta tidak pernah melakukan publikasi terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun danatau dilakukan revisi di website sekretariat DPRD Lampung.

Baik itu program terkait zona pariwisata perikanan tangkap budidaya maupun kawasan konservasi baik itu kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.(Yunus)

Posting Terkait