Nasib Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Oleh: Iwan Nurdin

Pemerintah telah menaikkan anggaran pertanian berlipat dua dibandingkan 2015. Tapi, anggaran naik, tidak selamanya berbanding lurus dengan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan petani. Laporan dari berbagai wilayah memperlihatkan kejatuhan harga gabah saat panen raya. Bahkan, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Pendapatan Petani (NPT) terus menurun dan  upah riil yang dinikmati buruh tani juga serupa: menurun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, NPT Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 99,95, dibanding bulan sebelumnya sebesar 100,33. Adapun NTP Februari itu turun 0,58% dibanding Januari, dan NTP Januari yang tercatat 100,91 juga turun 0,56% dibanding bulan sebelumnya. Tiga bulan berturut-turut NTP turun.

Keadaan yang dialami petani saat ini sesungguhnya adalah buah dari kebijakan pertanian yang kurang cermat. Pertama mempercepat waktu tanam dengan tanpa mengistirahatkan tanah –di Sumatera Barat terdapat Surat Edaran Gubernur maksimal istirahat 15 hari setelah panen– hingga mengajak TNI turun ke sawah-sawah memastikan waktu tanam. Hasilnya, tanah belum pulih untuk tanaman baru sehingga produktifitas tidak terkerek naik dan panen jatuh lebih cepat, panen raya tahun ini jatuh di musim hujan.  Panen dimusim hujan membuat gabah dipanen dan susah dikeringkan.

Padahal teknologi pengeringan masyarakat yang lazim hanyalah matahari. Dengan kadar air yang tinggi dan pengeringan yang lama telah membuat gabah pecah saat digiling. Ingat, penggilingan padi kita adalah rice mill kecil milik rakyat dengan teknologi yang kurang baik. Hasilnya beras pecah dan tidak tergiling baik. Beras demikian tentu berharga lebih murah, akhirnya gabah petani dibeli murah di tingkat lapangan. Stagnasi produksi juga disebabkan oleh tatacara subsidi benih.

Kebijakan subsidi benih yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan pengusaha. Sebab, pengadaan benih selama ini dengan sistem tender, dicari termurah, telah membuat produsen bisa jadi telah mengurangi mutu benih karena mengejar sebagai pemenang. Ini bisa ditengarai dari laporan bahwa kenaikan produksi gabah tidak naik signifikan. Di Jawa Tengah juga dilaporkan terjadi hama wereng dahsyat. Bukti-bukti awal yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan mutu benih dan tidak sesuai dengan kondisi sentra produksi gabah setempat.

Tata cara subsidi pupuk juga masih sama, subsidi yang sesungguhnya lebih menguntungkan pabrik pupuk dan secara distribusi masih rawan penyimpangan. Meski anggaran subsidi pupuk sebesar Rp. 38 Triliun, toh persoalan kelangkaan pupuk di lapangan masih terjadi.

Karena produksi tidak naik secara signifikan, impor beras masih berpotensi terus dilakukan pemerintah, bahkan pada bulan januari tahun ini pemerintah masih mengimpor beras. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa turunnya harga gabah bukan karena kelebihan pasokan akibat panen raya. Sebab, gagal panen banyak dilaporkan. Namun karena tidak cermatnya mangalokasikan anggaran yang naik sangat besar, namun lebih banyak mengalir ke industri pupuk, benih, mesin pertanian, hingga ke instansi lain semacam TNI.

Kembali ke UU Perlintan Sebenarnya, khusus pertanian pangan, terdapat dua UU yang sebenarnya menjadi rujukan bagi Kementerian Pertanian merealisasikan visi pertanian nasional yakni UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jika dibandingkan dengan UU No.6/2014 tentang Desa misalnya, ke dua ini terasa kurang greget dan tak nampak desakan implementasinya di lapangan secara kuat.

Ironisnya, melihat kebijakan pertanian yang berlaku sekarang, bisa jadi kedua UU ini tidak menjadi pijakan pokok dalam impelementasi kerja di Kementan.

Padahal, temuan bahwa kebijakan yang berorientasi pada target produksi tidak meningkatkan kesejahteraan petani telah lama diketahui. Tiga dekade lalu kajian yang dilakukan oleh Prof. Sajogjo (Alm) melalui Survey Argo Ekologi (SAE) di Departemen Pertanian telah memperlihatkan bahwa pada saat produktifitas naik hingga diraihnya swasembada pangan sekalipun, pendapatan petani tidak naik secara signifikan. Penyebab utamanya karena guremnya lahan yang dimiliki oleh petani.

Karena itu, Kementerian Pertanian sebaiknya melalukan reposisi besar-besaran terhadap cara menerjemahkan visi kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden dengan berpusat kepada petani dan lahan pertanian.

Pertama, sistem subsidi benih dan pupuk yang berlaku saat ini harus direformat ulang dan dibenahi. Subsidi langsung kepada petani untuk pembelian pupuk, benih hingga alsintan dengan harga normal mungkin lebih tepat sasaran. Insentif ini bisa diberikan lebih kepada lahan-lahan yang telah dilindungi oleh Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perpaduan antara perlindungan lahan dan petani semacam akan mendorong akurasi data pemilik tanah, data penggarap/penyewa, data buruh tani yang secara makro akan mempermudah rencana transformasi rumah tangga petani dan pertanian kita.

Kedua, melakukan reforma agraria yang terpadu dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Sebab, dengan cara ini luasan tanah pertanian yang dimiliki petani akan meningkat. Ketiga, pembenahan sistem pasar yang lebih menguntungkan petani pangan dan perlindungan asuransi kegagalan panen. Kempat, memperbaiki dan memberdayakan organisasi petani karena faktanya organisasi petani lebih banyak diisi oleh non petani sehingga suara petani diserap dan diartikulasikan secara keliru.

Saat ini, petani kita hanya bekerja 3-4 jam sehari, akibat minimnya lahan. Input produksi juga sepenuhnya berasal dari luar seperti benih, pupuk, alsintan. Sementara pasar juga sepenuhnya berada di luar kontrol petani, bahkan pemerintah. Karena itu, cetak biru menuju pertanian modern yang dimiliki dan diusahakan oleh petani kita sangat mendesak untuk realisasi. Terlebih kedua UU pro petani tersebut telah lebih lima tahun tak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. (*)

Posting Terkait