Nunik Enggan Tandatangani Prasasti Tragedi Talangsari

 

Foto: Josua

BANDARLAMPUNG — Memperingati 30 tahun Tragedi Talangsari, Lampung Timur, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandarlampung menggelar diskusi dan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada 7 Februari 1989 lalu.

“Kita sama-sama terus mengingatkan, melawan lupa, setiap tahun kita menggelar diskusi. Inilah cara kawan-kawan kita bekerja, baik dari KONTRAS dan LBH , bahwa negeri ini pernah menyakiti masyarakatnya dan itu tidak pernah diungkap,” kata Ketua LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan, Jumat (8/2/2019).

Berdasarkan catatan KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Tragedi Talangsari mengakibatkan 218 orang hilang, 550 orang dibunuh di luar proses hukum dan 35 orang ditangkap sewenang-wenang.

Salah satu warga paruh baya yang menjadi korban tidak langsung dari Tragedi Talangsari, Amir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Agama Islam SD Negeri Ratu mengaku mendapatkan skorsing dan gaji 50 persen pasca tragedi.

Baca Juga:  Chusnunia Berpasangan dengan Arinal

“Kami selama beberapa tahun tidak boleh mengajar dan bertatap muka dengan anak-anak dengan alasan semua yang tapol (tahanan politik) yang pernah ditahan tidak boleh mengajar,” ujar Amir.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan jumawa mempredikatkan dirinya sebagai Kabupaten Ramah HAM (Hak Azasi Manusia). Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 dan ditandatangani oleh Bupati Chusnunia Chalim atau Nunik.

“Implementasi dari HAM diwujudkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur 2016-2021. Ini meliputi hak hidup, hak perempuan, hak anak, hak rasa aman, dan kesejahteraan,” kata Nunik beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  5 Januari Ending Drama Arjuna-NU

Namun dalam Diskusi Tragedi Talangsari terungkap bahwa Nunik enggan menandatangani Prasasti Tragedi Talangsari yang saat ini telah berubah nama menjadi Dusun Subing Putra III.
“Nunik, dari hasil diskusi, ada mendapatkan tekanan dari masyarakat Lampung Timur,” ujar Chandra.

Belajar dari kasus Amir, dengan berlakunya Perbup Ramah HAM, lanjut Chandra, Bupati Nunik seharusnya bisa memenuhi hak azasi warganya seperti hak ekonomi korban Tragedi Talangsari.

“Gak pernah dipecat tapi gajinya dihentikan, sementara Guru SD itu kewenangan bupati,” pungkasnya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Nunik ini seharusnya bisa menjadi acuan bagi Pemda untuk memperhatikan Dusun Talangsari, apalagi mengingat sudah dua tahun diberlakukannya Perbup tersebut, namun masih sedikit dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Chusnunia Gantikan Musa Zainudin

“Kita akan melihat dulu apa kebutuhan Pemda, karena setelah mendengar kondisi bahwa pembangunan di Talangsari masih agak tertinggal dibandingkan daerah sekitarnya, nah itu menjadi tugas Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemerataan pembangunan,” kata Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Fahrizal Darminto.

Fahrizal mengatakan aspek yuridis dari Tragedi Talangsari bukan kewenangan pemerintah daerah.
Kewenangan yang menyangkut penegakan hukum, tentang hubungan internasional, hankam, dan moneter adalah kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah.

“Oleh sebab itu di tiap daerah ada Kanwil Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, jadi itu bukan kewenangan provinsi,” ujarnya. (JO)

Chusnunia KONTRAS Tragedi Talang Sari

Penulis: 
    author

    Posting Terkait