Nurul Ikhwan: Anak Adalah Investasi Bangsa

Foto bersama Angggota DPRD Lampung Nurul Ikhwan dengan masyarakat Tanjungsari dan pemateri serta narasumber usai sosialisasi perda | Foto: istimewa

KALIANDA – Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP Nurul Ikhwan mengingatkan bahwa anak dibawah usia 18 tahun harus dilindungi oleh semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, lingkungan hingga pemerintahan sampai ke desa-desa.

Itu ditegaskan Nurul Ikhwan saat menggelar sosialisasi perda no 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak di Provinsi Lampung yang berlangsung di Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan (Lamsel), Sabtu (22/2).

“Sebab dalam perda tersebut yang terdapat 50 pasal ada makna pencegahan terhadap pelanggaran kebutuhan hak-hak anak termasuk didalamnya 18 bentuk kondisi anak-anak yang harus dilindungi hak-haknya,” tegas Nurul Ikhwan.

Baca Juga:  Soal SGC, DPRD Provinsi Lampung Mandul

Dia juga menegaskan, produk perda adalah pembentukan pokja perlindungan anak dari provinsi hingga desa-desa. Namun dalam penerapannya peran orang tua dan lingkungan menjadi hal yang krusial dalam pembentukan karakter anak Indonesia dalam mendukung program Indonesia maju.

Nurul ikhwan berharap dengan sosialisasi ini terjadi amplifikasi replikasi pengetahuan tentang perda ini bahwa pemerintah provinsi bersama DPRD Lampung hadir dalam konteks perlindungan anak Lampung serta perda lainnya.

Baca Juga:  DPRD Tunda Pembahasan APBD 2019

Sementara praktisi ibu anak Lampung Martha Riananda menegaskan bahwa basis perlindungan anak terjadi sejak tahan anak dalam kandungan dan setelah dilahirkan.

“Hak-hak anak saat dalam kandungan diantaranya anak berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan janin, nutrisi yang sehat bahkan setelah anak dilahirkan kebutuhan akan ASI harus jadi acuan seluruh ibu dan anak. Karena ASI adalah nutrisi natural yang mudah murah dan sehat,” kata dia.

Martha menambahkan, perlindungan anak juga mengharuskan orangtua bisa mengikuti mengawasi dan berkomunikasi dengan baik terhadap keinginan minat dan bakat, anak secara partisipatif serta tanggung jawab.

Baca Juga:  Dinas PPPA Perkuat Implementasi Perlindungan Anak Dengan Gerakan PATBM

Pada sosialisasi tersebut pemerhati ekosistem anak milenial Budi Utomo menerangkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak dari orangtua harus dilandasi dengan komitmen komunikasi bersama anak terutama anak-anak yang rentan dalam pencarian jati diri karakter mereka.

Dalam sosialisasi perda ini juga masyarakat Tanjung sari berharap ada ketentuan bagaimana perlindungan anak terhadap dampak tekhnologi informasi yang memiliki dua sisi mata uang hingga perlindungan anak terkait faham faham intoleransi radikalisme serta terorisme.

Narasumber lainnya Munawar sebagai pemerhati kelembagaan mendorong masyarakat untuk mampu mengajak aparatur desa terdekat agar bisa bersama sama membuat program perlindungan anak sesuai arahan perda 13 tahun 2017 sebagai turunan UU no. 35 th 2014.(*)

DPRD Lampung Nurul Ikhwan Perlindungan Anak Sosialisasi Perda Tanjungsari

Posting Terkait