Nusron Wahid Tertangkap Basah Tim Gakkumdu Pilkada Lampung

BANDAR LAMPUNG – BUKANNYA mengurus permasalahan TKI, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), H Nusron Wahid malah sibuk kampanyekan Paslon Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, di Lampung.

Beberapa kali Nusron terlihat menghadiri kampanye paslon nomor tiga ini.

Bahkan saat Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada menggerebek gudang logistik milik paslon Arinal-Chusnunia, sebuah rumah di Bukit Kemuning, Lampung Utara, Jumat (25/5/2018). Politisi Golkar ini ada di lokasi.

Dalam video yang beredar, pengurus DPP Partai Golkar, H Nusron Wahid tampak adu mulut dengan petugas di lapangan.

Baca Juga:  ACTA Minta Bawaslu Usut Pelaku Politik Uang di Pilkada Lampung

Dari ekspresi wajah Nusron nampak kesal, gudang penyimpanan ribuan sarung dan jilbab serta beberapa atribut bergambarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, digerebek petugas.

“Liat nih, STTP-nya ada, silahkan cek. Ayo kita ngobrol di sana,” jawab Nusron kepada petugas dalam video tersebut.

Belum jelas, kapasitas Ketua BNP2TKI berada di lokasi. Padahal sebagai pejabat negara dilarang terlibat politik praktis tanpa mengantongi izin cuti.

Baca Juga:  Kampanye Ilegal Arinal, Tim Gakkumdu Pringsewu Belum Tetapkan Tersangka

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, setiap pejabat negara bagian dari juru kampanye pun wajib mengantongi izin cuti kampanye.

‚ÄúPejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Meskipun menjadi petinggi parpol, selama mereka bertugas sebagai pejabat negara, mereka harus netral. Untuk itu, mereka harus dapat izin cuti dari tanggung jawab sebagai pejabat negara,” jelas Rahmat, Sabtu (26/5/2018).

Ia juga mengatakan, daftar nama pejabat negara baik menteri, gubernur maupun bupati/walikota yang akan menjadi jurkam harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu.

Baca Juga:  Debat Kandidat Pilkada Lampung Tanpa Mustafa

Pejabat setara menteri harus mendapat izin cuti dari Presiden. Untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Meski diperbolehkan menjadi jurkam politik, tapi sesuai aturan, seluruh pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

“Ia harus memberi tahukan izin cuti kepada KPU paling lambat 3 hari sebelum kampanye,” ujarnya. (*)

Nusron Wahid pilkada lampung Tim Gakkumdu

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan