Soal Meninggalnya Pasien DBD, Joko Purwanto: Komisi V DPRD Lampung Seolah Jadi Jubir RSUDAM

Joko Purwanto, Ketua Konfederasi Serikat Nasional (Foto Joshua)

Bandar Lampung – Meninggalnya pasien DBD (Demam Berdarah Dengue) atas nama Muhamad Rezki Mediansori (21), warga Desa Palas pasemah, Lamsel akibat dugaan kelalaian penanganan kesehatan dari pihak Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, tentunya meninggalkan duka bagi keluarga korban dan warga di Bumi Ruwa Jurai.

Sebab, dari peristiwa pada Senin (10/2) lalu bakal memunculkan asumsi buruk dari warga, khususnya pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

Baca Juga:  Besok, Komisi V DPRD Lampung Panggil RSUD Abdul Moeloek

Karena dugaan sementara, pasien tidak diberikan pelayanan gawat darurat sebagaimana semestinya dari pihak RSUDAM.

“Sementara jawaban Komisi V DPRD Lampung seolah-olah jubir dari RSUDAM. Sedangkan pemprov Lampung juga hanya diam saja seolah tidak berani mengambil keputusan sebagai efek jera,”kata Ketua FSBKU-KSN Yohannes Joko Purwanto, Rabu (12/2).

“Sebenarnya kalian (DPRD Lampung dan Pemprov Lampung) ini berpihak kemana, ke rakyat apa RSUDAM. Sementara RSUDAM ini wajah kesehatan Lampung. Ambil tindakan dong, kalau ada pegawai yang lalai, beri sanksi tegas, bila perlu pecat,”tegas dia.

Baca Juga:  BK DPRD Lampung Ragukan Keterangan Joko Purwanto

Joko juga mempertanyakan hasil kunjungan Komisi V DPRD Lampung ke RSUDAM beberapa waktu lalu.

“Hasilnya apa kunjungan itu. Dengan adanya kejadian ini, tidak salah dong jika muncul asumsi dari saya sebagai masyarakat, bahwa kunjungan itu semata-mata untuk kepentingan pribadi seperti menjadi kedekatan emosional atau sebagainya,”jelas dia.

Dilain sisi, ia juga mempertanyakan ketegasan sikap pemprov Lampung terkait permasalahan ini.

Baca Juga:  Komisi V DPRD Lampung Cari Penyebab Longsor Bukit Perahu

“Pemprov kemana ya. Apa iya permasalahan ini masih dianggap kecil oleh pak Arinal sama seperti persoalan dokter mogok kerja kemarin sehingga belum bertindak,”sindir dia.

“Saya bingung, kenapa selama ini kebijakan pemprov Lampung terkesan bertentangan dengan rakyat, seperti persoalan PT LIP dan
penghentian pembangunan proyek teropong bintang,”ungkap dia.

Ia berharap, para wakil rakyat provinsi Lampung bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam menjalanlan tugas sebagai lembaga pengawasan.

“Kita berharap para anggota Dewan ini bisa Pro rakyat,”ucap dia.

Joko Purwanto Komisi V DPRD Lampung

Posting Terkait