OJK Harus Punya Penyidik

Ilustrasi. (Ist)

 

JAKARTA— Satgas Waspada Investasi bentukan Otoritas Jas Keuangan (OJK) saat ini dinilai berperan besar dalam memerangi keberadaan investasi bodong. Namun kewenangan Satgas sangat terbatas dalam melakukan penyidikan.

Saat ini, proses penyidikan masih menggandeng kepolisian. Padahal, internal Satgas Waspada Investasi punya pemahaman lebih mengenai seluk beluk investasi bodong dibandingkan kepolisian.

“Kalau mau menyidik dia pakai tenaga kepolisian padahal dari dalem harusnya yang lebih menguasai. OJK harusnya ada penyidik juga,” kata pakar hukum perbankan, Yunus Husein, Selasa (11/4).

Dia menekankan pentingnya OJK memiliki undang-undang sendiri untuk menguatkan tugas dari Satgas serta menguatkan Satgas OJK dalam menyidik. Dengan begitu, penyidikan bisa langsung dilakukan dan tak sebatas pada upaya pemeriksaan.

Selanjutnya, tim Satgas OJK harus memiliki standari independensi yang kuat serta dibuatkan dasar hukum yang kuat untuk bisa menjangkau hingga instansi-instansi yang lebih tinggi posisinya dibandingkan OJK.

“Kalau sekarang kan mainnya dibawah saja yang diatas tidak tahu menahu. Saya minta aturan-aturannya diperkuat lah minimal Perpres saya rasa tanpa melalui DPR itu bisa lebih cepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, selama periode Januari hingga Maret 2017, Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan 19 perusahaan atau entitas yang terbukti menawarkan investasi ilegal. Sementara pada bulan ini, Satgas Waspada Investasi sedang memeriksa sejumlah perusahaan atau entitas yang diduga melakukan penawaran investasi ilegal.(*)

Posting Terkait