OJK ‘Wasit’ Industri Jasa Keuangan

BANDARLAMPUNG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan fungsi pokok untuk mengatur dan mengawasi lembaga industri jasa keuangan perbankan maupun non bank. OJK juga berhak memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran untuk memberikan perlindungan terhadap para nasabah.

“OJK terus mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank minimal satu tahun sekali. Dengan tujuan agar lembaga jasa keuangan dapat mengelola manajemen perusahaan secara sehat sesuai peraturan” kata Kepala Pengawas Perbankan OJK Lampung, Bangun Kurniawan, saat acara Sosialisasi OJK Kepada Insan Media di Lampung, yang berlangsung di Taman Wisata Tabek Indah, Natar, Lampung Selatan, Kamis (7/12).

Bangun menegaskan, setiap lembaga jasa keuangan harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit dengan prinsip tata kelola manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance).

Perusahaan perbankan perlu diawasi karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha lainnya. Beberapa operasional bank diantaranya menghimpun dana masyarakat dengan modal yang relatif kecil.

Bank juga merupakan jenis usaha yang berdasarkan kepercayaan, sehingga membutuhkan pengurus dan manajemen yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Pengawasan bank tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Dalam Undang-Undang itu OJK bukan hanya melakukan pengawasan tetapi juga pengaturan.

Adapun pengaturan berupa perizinan untuk pendirian bank, pembuatan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Pengaturan dan pengawasan juga dilakukan terhadap kegiatan usaha bank yang antara lain berupa sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa. Serta kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank.

Dalam melakukan tugas pengawasan ini, OJK berwenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Didalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, pengaturan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap bank, tetapi juga terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Diantaranya sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap pasar modal diantaranya meliputi seluruh jasa keuangan dibidang pasar modal, termasuk kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas termasuk dengan penegak hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan.

Sementara itu, untuk perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnnya, pengaturan dan pengawasan meliputi seluruh kegiatan jasa keuangan. Serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperlancar dalam tugasnya.

Plt Kepala OJK Lampung, Indra Krisna mengatakan, tujuan dari diadakannya media gathering OJK dengan insan pers untuk menjalin keakraban antara lembaga pemerintah dan insan pers.

“Sinergi dengan media sangat diperlukan dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah. Peran media sangat penting karena berfungsi sebagai penyebar informasi ke masyarakat luas,” kata dia.

Menurutnya, selain mengatur dan mengawasi, OJK juga mendorong bank agar menaikan pertumbuhan kredit. Apalagi ditahun 2018 pertumbuhan ekonomi Lampung ditargetkan sebesar 5,35 persen. Salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai, bank harus menaikan pertumbuhan kreditnya minimal 9-10 persen.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan media, humas lembaga pemerintah, serta para jurnalis di Lampung tersebut, turut memberikan materi tentang pasar modal yang juga merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.

Diadakan juga pemberian materi tentang kode etik wartawan dalam membuat berita dan peliputan, yang pemaparannya diberikan oleh Humas OJK Pusat sekaligus Pimpinan Redaksi www.ojk.go.id, serta Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Bidang Pembelaan Wartawan, Djuniardi.(IH)

301 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment