Ombudsman RI: Pelayanan Publik Lampung Tengah Masuk Zona Merah

Ombudsman RI: Pelayanan Publik Lampung Tengah Masuk Zona Merah

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menyerahkan hasil penilaian kepada Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djojosoemarto, yang juga dihadiri Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Lamteng, Jumat (5/1/2018). Foto: Ist

LAMPUNG TENGAH – OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Aula BPKAD Lampung Tengah, Jumat (5/1/2018).

Hasil penilaian Ombudsman, Kabupaten Lampung Tengah mendapat nilai rata-rata 28,08 terhadap penerapan standar pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik di bidang administratif.

Baca Juga:  Tiga Tahun Pelayanan Publik di Lampung Selatan Stagnan

Nilai tersebut masuk dalam kategori rendah atau “Zona Merah”.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djojosoemarto, yang juga dihadiri Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Lamteng.

Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman yusuf mengatakan penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga:  Ombudsman RI Pantau Stagnasi Pelayanan Pemprov

“Ada 60 Produk Pelayanan yg dinilai oleh Ombudsman dari 11 OPD di Lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Penilaian tersebut dilakukan pada pertengahan 2017,” kata Nur Rakhman.

Nur Rakhman berharap penilaian tersebut dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi Pemkab Lamteng untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Karena ini pertama kalinya dinilai oleh Ombudsman, kami masih memaklumi. Namun demikian, kami harap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan ke depannya,” ujarnya.

Baca Juga:  Sembilan Kabupaten di Lampung Jadi Perhatian Ombudsman

Lebih lanjut Nur Rakhman menjelaskan, penilaian tersebut akan tetap dilakukan di tahun mendatang sampai terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar/ketentuan.

“Kita akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kita juga terbuka apabila pemerintah daerah meminta masukan terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang baik itu seperti apa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamteng, Loekman Djojosoemarto, segera melaksanakan rapat internal membahas hasil penilaian Ombudsman.

“Kami akan segera melaksanakan rapat internal, terkait hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan di Lampung Tengah yang masuk dalam zona merah, hal ini menjadi evaluasi tersendiri bagi kami dan akan segera kami tindak lanjuti,” kata dia. (*)

Ombudsman RI Pelayanan Publik

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan