Transformasi Sosial Ekonomi dan Adaptasi Perubahan Iklim Petani

Oleh Suryani Amin

DAMPAK perubahan iklim terutama berpengaruh kepada kelompok masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya sepenuhnya pada sumber-sumber alam. Terlebih petani. Sayangnya, kebijakan pertanian nasional kita masih  abai  meresponnya.

Misalnya, BPS mengumumkan pada Maret lalu, saat panen raya, bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pangan turun 0,38% dibandingkan musim tanam Februari dan Januari. Keadaan tersebut sesungguhnya adalah buah dari kebijakan pertanian yang kurang mempertimbangkan  musim secara cermat. Pertama, kebijakan pemerintah mempercepat waktu tanam dengan tanpa mengistirahatkan tanah. Bahkan mengajak TNI turun ke sawah-sawah memastikan waktu tanam. Hasilnya, waktu panen jatuh lebih cepat, panen raya tahun ini jatuh di musim hujan. Celakanya intensitas curah hujan di bulan-bulan tersebut mengalami peningkatan.

Panen di musim hujan  membuat gabah susah dikeringkan. Padahal teknologi pengeringan masyarakat yang lazim masih mengandalkan panas matahari. Akibatnya, gabah pecah saat digiling karena penggilingan padi kita sebagian besar berskala kecil milik rakyat dengan teknologi sederhana. Hasilnya beras pecah dan tidak tergiling baik. Beras kualitas  demikian  tentu dihargai rendah, berimbas pada gabah petani yang dibeli murah di tingkat lapangan. Inilah salah satu sebab NTP petani justru turun.

Situasi tersebut  adalah salah satu bukti bahwa kebijakan pertanian belum memperhitungkan faktor iklim secara teliti. Perubahan iklim memang  berpotensi menimbulkan masalah besar di sektor  pertanian. UNDP memperkirakan bahwa perubahan iklim akan membawa perubahan buruk pada petani dan pedesaan karena  perubahan  pada curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air bagi pertanian di kawasan-kawasan rentan. Perubahan ini mengancam produksi pertanian dan membuat lonjakan kemiskinan di pedesaan.

Lebih jauh UNDP menyatakan bahwa pertanian bisa menjadi pendorong utama peningkatan kemiskinan karena perubahan iklim. Sebab penurunan produksi petani kecil tak kurang dari 5 persen sampai tahun 2030 dan 30 persen hingga 2080.

 

Perlindungan Petani

Tahun lalu, Menteri Siti Nurbaya mengeluarkan Permen KLHK No. 33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi  Perubahan Iklim. Peraturan ini  memberi panduan  untuk mengintegrasikan program-program spesifik seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur dan pulau-pulau kecil agar mempertimbangkan adaptasi risiko dari perubahan iklim.

Peraturan ini menitikberatkan  pengarusutamaan adaptasi dan rencana aksi perubahan iklim kepada kementerian lain dan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan program spesifik di atas.

Namun, ada kekhawatiran lain yang patut dikemukakan. Nampaknya pedoman adaptasi perubahan iklim ini berpotensi tidak mempertimbangkan siapa sesungguhnya petani dan pertanian kita. Bukankah petani kita sebagian besar gurem dan buruh tani. Jadi meskipun dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim,  mereka belum keluar dari jerat kemiskinan struktural akibat ketiadaan pemilikan lahan selama ini.

Disinilah pentingnya memadukan aksi adaptasi perubahan iklim pada petani dengan pelaksanaan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua UU ini mestilah dijalankan dengan program adaptasi perubahan iklim dengan tepat. Karenanya Kementerian Pertanian sebaiknya melakukan reposisi besar-besaran terhadap cara perlindungan dan pemberdayaan petani di atas tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai zona lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pertama, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berada di atas jutaan petani gurem dan tak bertanah. Karena itu, harus ada desain pokok mentransformasikan petani di atas lahan ini menjadi koperasi-koperasi pertanian yang modern, bukan rumah tangga gurem. Kedua, di atas lahan pertanian ini, petani mendapatkan subsidi pupuk, benih, yang belum bersandarkan pada sistem  pertanian alami (organic farming). Selain itu, format subsidi pertanian kita sesungguhnya adalah subsidi tidak langsung yang lebih banyak menguntungkan perusahaan pupuk, benih ketimbang petani. Secara bertahap, sistem subsidi semacam ini harus direformat dan dibenahi dan memberi insentif lebih besar kepada perubahan rumah tangga petani menjadi badan usaha pertanian koperasi yang mengusahakan pertanian alami. Ketiga, membangun kebijakan keuangan yang inklusif bagi petani dan masyarakat desa sehingga menjadi stimulan perubahan besar yang direncanakan.

Tak kalah penting adalah mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim pertanian dengan pembangunan pedesaan secara menyeluruh. Bukankah kehadiran UU Desa membawa semangat pembangunan pedesaan yang bercorak  keruangan. Pandangan kewilayahan semacam ini sangat penting dipadukan dengan pembangunan pertanian yang sigap terhadap perubahan iklim. Akhirnya, kita dapat menghasilkan pertanian dan desa bertransformasi secara sosial ekonomi sekaligus beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. []

NTP Perubahan Iklim Suryani Amin

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan