Organisasi Guru di Lampung Sesalkan Aksi Demo Guru Honorer

Tertangkap Kamera, LO Herman HN Hadir di Aksi Demo DBH

Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencairan DBH sebesar Rp 200 M di Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, Senin (22/1/2018). Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG DUA organisasi guru di Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Forum Guru Honor Bersertifikat (FGHB) menyesalkan aksi demo guru honorer SD dan SMP se-Kota Bandar Lampung yang terjadi pada Senin (22/1/2018).

Aksi demo berlangsung pada hari Senin yang notabene hari pertama masuk sekolah.

Kedua organisasi guru di Lampung ini merasakan ada kejanggalan dalam aksi demo yang berlangsung di kantor pemerintahan Provinsi Lampung tersebut.

“Inikan waktu belajar aktif, jadi ada kemungkinan kawan-kawan guru honorer ini diintimidasi oleh institusi di atasnya. Padahal biasanya guru-guru honorer ini, kalau diajak demo oleh organisasi guru untuk memperjuangkan nasibnya sangat sulit, dan juga dipersulit oleh pihak sekolah. Jadi ada kejanggalan yang sangat vulgar,” papar Sekretaris Umum IGI Lampung, Nurhavid Agil, Selasa (23/1/2018).

Baca Juga:  Terkait Gaji Guru Honorer dan Insentif RT, Ini Kata Yusuf Kohar

Hal serupa disampaikan Ketua FGHB  Lampung, Suprihatin, menurutnya demo kali ini janggal dan aneh, penuh muatan politis, yang punya kewenangan mengatur dan membagi insentif guru honor SD-SMP.

“Itukan kota, kenapa yang didemo malah pemerintah provinsi, kalau mau demo ya demo aja, tapi ke Pemkot. Dan kalau berbicara Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kota itu urusan Pemkot dengan Pemprov, kenapa guru yang demo, ini diluar nalar sehat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Nurkholis, mengingatkan kepada guru-guru honor terutama di SMA/SMK swasta agar tidak terprovokasi dan latah ikut-ikutan demo.

Baca Juga:  Insentif Honorer ‘Nunggak, Pemkot Balam Korbankan Guru/Siswa

Menurut Nurkholis, masyarakat pendidikan swasta wajib bersyukur dan berterimakasih kepada Pemprov, semenjak diberlakukannya UU No 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Banyak sekolah swasta bergerak menggeliat terutama di Kota Bandar Lampung yang sempat mengalami mati suri bahkan ada beberapa sekolah yang mati permanen, hidup kembali, dengan kebijakan pemerintah provinsi yang menerapkan Biling (Bina Lingkungan) untuk semua sekolah, baik swasta maupun negeri, menjadikan sekolah swasta dan guru-guru honor bisa bernafas kembali.

“Jadi ini yang perlu diingat dan dipahami bahwa Pemprov sudah menyelamatkan keberadaan mereka secara konstitusional. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov, dalam hal ini Disdikbud, bisa dijembatani dengan audien dan silaturahim, bukan demo, sehingga situasi kondusif tetap terjaga dengan baik,” urainya.

Baca Juga:  IGI Lampung Luncurkan Program Literasi Sagusaku

Kalau ada guru honorer yang ikut demo, Nurkholis justru curiga mereka punya muatan lain, bisa jadi cari sensasi atau posisi dalam pilgub, dengan mengorbankan kawan-kawan guru.

“Jadi guru honorer swasta wajib berhati-hati dan waspada terhadap ajakan segelintir orang yang mengajak berdemo. Sebab secara kelembagaan, yang diakui secara konstitusional, baik itu IGI, PGRI, PGSI, FGHB, ataupun PGHM tidak pernah terbersit untuk berdemo, jika segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara audiens,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Senin (22/01/2018) lalu, sekelompok guru honorer SD dan SMP membaur bersama masyarakat Kota Bandar Lampung menuntut pencairan DBH (Dana Bagi Hasil) yang belum diturunkan Pemprov.

Padahal, pandangan ini sangat keliru dan tidak tepat, sebab DBH peruntukannya dipakai untuk program pembangunan, tidak bisa dibayarkan untuk yang lain, seperti insentif guru honorer, insentif Ketua RT/LK atau tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (Tukin ASN) Pemkot Bandar Lampung. (ZN/*)

FGHB Lampung Guru Honorer IGI Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan