Pegangkutan Batubara Berpotensi Praktek Monopoli Usaha

Oleh : Dr. Yusdianto, SH, MH

Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 540/1890/DESDM/IV-2/2019 tentang Pemberantasan PETI dan Kebocoran PNBP tertanggal 7 Agustus 2019, berdampak pada praktek monopoli angkutan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dan PT. Bukit Asam.
Kebijakan tersebut berangkat dari hasil Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Permberantasan Korupsi serta memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menertibkan pertambangan tanpa izin dan kebocoran penerimaan negara bukan pajak Batubara di Sumatera Selatan.

Surat tersebut ditujukan kepada a) Kepala KSOP Kelas I Bandar Lampung untuk tidak memberikan izin berlayar kepada Kapal/Tongkang pengangkut Batubara di luar lokasi Pelabuhan yang asal Batubaranya tidak diangkut dengan menggunakan Kereta Api. b) Kepala ASDP Indonesia Ferry Bakauheni agar tidak mengangkut Truk angkutan Batubara menuju Pelabuhan Merak yang tidak memiliki dokumen penjualan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dari surat tersebut bila ditelaah secara hukum secara positip bertujuan pada pemberantasan pertambangan tanpa izin dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun juga menimbulkan dampak negative terjadinya praktek monopoli angkutan yang dilakukan oleh PT. KAI dan praktek monopoli PT Bukit Asam.

Dari kebijakan tersebut, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan telah nyata-nyata mendorong praktek melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha, berupa:
Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Di samping itu, sampai hari ini belum ada regulasi yang mengatur perihal tersebut sehingga praktek monopoli usaha tidak terus menerus berlanjut. Sementara dapat diketahui, tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
Sudah sewajarnya surat tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dalam rangka menjamin kepastian berusaha baik bagi investor asing maupun investor lokal serta penambang rakyat.

Angkutan Batubara Monopoli Bisnis Monopoli Usaha Sengketa Usaha

Posting Terkait