Pekan Depan Pimpinan KPK Diperiksa Komnas HAM

Komnas HAM telah menindaklanjuti aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan KPK.

Mengutip laman cnnindonesia.com, Senin (7/6) Komisioner Pemantauan/ Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan memeriksa  Firli Bahuri dkk pada pekan depan. Ia enggan menyebut secara gamblang perihal waktu pemeriksaan.

“Yang pasti surat pemanggilan sudah kami layangkan dengan waktu yang patut,” ujar Anam kepada wartawan, Minggu (6/6).

Ia berharap pimpinan KPK dapat hadir memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Hal itu agar publik mengetahui secara jelas dan jernih terkait permasalahan TWK ini.

“Salah satu yang penting dalam konteksnya Komnas HAM itu adalah membuat terangnya peristiwa sehingga kita tidak ikut-ikutan salah sangka. Yang kedua, untuk juga menjernihkan, apa memang ini bagian dari peristiwa hak asasi manusia atau bukan,” kata Anam.

“Jadi, kalau ditanya apakah akan dipanggil dalam pekan depan, minggu depan, surat panggilan sudah kami layangkan,” tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinonaktifkan melaporkan dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.

Dalam laporannya, tim kuasa hukum sedikitnya mencatat lima pelanggaran HAM dalam tes tersebut.

Beberapa di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.

“Ada pegawai perempuan KPK yang sampai menangis di dalam tes itu karena dikejar tentang persoalan personal yang saya yakin teman-teman tahu apa pertanyaan itu, yang seksis dan bersifat diskriminatif,” ujar tim kuasa hukum, Asfinawati, di kantor Komnas HAM, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, keputusan terbaru  menyatakan 51 dari 75 pegawai tersebut dinyatakan ‘merah’, tak bisa dibina dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 pegawai lainnya diberi kesempatan menjadi ASN dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

KPK sampai saat ini belum membuka 75 nama pegawai dimaksud.

Posting Terkait