Pekan Raya Lampung Ajang Pemborosan Anggaran

Foto: Ilustrasi

BANDARLAMPUNG-Rasionalisasi anggaran yang menjadi kebijakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berbanding dengan fakta di lapangan. Pemprov Lampung justru dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan menggelar Pekan Raya Lampung (PRL) 2019 pada 3-18 Agustus mendatang.

Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menggelar Lampung Fair (LF) pada Februari lalu. Even serupa akan kembali digelar Pemprov Lampung yang dibalut dengan nama Pekan Raya Lampung yang anggarannya akan membebankan pada OPD.

Akademisi Unila Dedi Hermawan mengatakan, Pemprov Lampung harus segera melakukan evaluasi,  pada tahun yang sama dua kegiatan dilaksanakan dan membebankan biaya kontribusi dari pemerintah.

“Ini sebagai kelemahan dari perencanaan, ngapain melaksanakan kegiatan yang sama, apa rasionalisasinya, ini juga termasuk dalam pemborosan dari segi waktu, sumberdaya dan anggarannya,” kata dia.

Lanjutnya,  Pemprov Lampung perlu menjelaskan ke publik terkait pelaksanaan kegiatan yang mubazir.  “Sangat disayangkan kegiatan seperti itu dilaksanakan dengan membebani pemerintah,  seharusnya pemerintah jadi fasilitator saja tidak perlu membebani dengan meminta dana kontribusi,” ungkapnya.

Menurutnya,  pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang sama perlu melihat dulu beberapa aspek.

“Kalau ada animo masyarakat yang tinggi dan meminta untuk dilaksanakan dua kali dalam setahun makan perlu di rencanakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut,  kegiatan tersebut hanya membuang energi saja,  seharusnya dalam masa pemerintah yang lesu pendapatannya mengalihkan dana pemerintah untuk pembangunan yang menyentuh rakyat.

“Apalagi kegaiatan seperti ini, tidak memberikan dampak yang signifikan, karena tidak menjadi ikon penggerak ekonomi dan hanya konsuntif, nah ini harius segera di evaluasi betul,” pungkasnya.

Diketahui, Pekan Raya Lampung akan dilaksanakan pada 3-18 Agustus mendatang, kegiatan tersebut OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung di bebani dana Kontribusi sebesar Rp15 juta, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp35 juta.(*)

Posting Terkait