Pekot Diminta Lengkapi Persyaratan Pembangunan Flyover

Flyover MBK

Kepadatan Arus lalulintas kendaraaan di Jalan ZA Pagar Alam yang terjadi akibat dari pembangunan Fly Over, Selasa (6/6). Foto (Tommy Saputra)

BANDARLAMPUNG – Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (PJNW), Direktorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung, ikut melayangkan teguran keras melalui surat terbuka No : PW.04.01-BU/PJNW.II/158, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, untuk segera menerbitkan syarat kelengkapan pembangunan flyover di depan Mall Boemi Kedaton (MBK).

Dalam surat yang muncul pada 8 Juni 2017 tersebut, PJNW II Lampung, meminta secara pasti kepada Pemkot dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, bahwasanya sebelum melaksanakan pembangunan flyover simpang MBK pada ruas Sp.Tanjung Karang – Tanjung Karang, diminta untuk dapat menyampaikan dokumen serta persyaratan yang berlaku.

Kepala satuan kerja PJNW II Lampung, Ryandra Narlan, menegaskan, dokumen yang dimaksud adalah, Pemkot menyerahkan readines criteria seperti field dtudy, detail engineering design (DED, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin), kepada Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR.

Baca Juga:  Penyimpangan Flyover Diminta Dilanjutkan

“Selanjutnya nanti akan dilakukan kajian oleh BBPJN V dan Direktorat Kompetensi Jendral Bina Marga,” kata Ryandra, Senin (12/6).

Lanjutnya, sebelum dokumen tersebut terpenuhi, pada surat ini menegaskan, agar Pemkot segera menunda pelaksanaan pembangunan flyover simpang MBK.

Untuk diketahui, surat teguran keras yang dikeluarkan oleh Kepala satuan kerja PJNW II Lampung ini juga ditembuskan ke, Bidang Perencanaan dan Pemantauan BBPJN V Palembang, Kasatker P2JN Lampung, PPK 06, Asisten II Setprov Lampung, serta Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Pemkot Tabrak Aturan Perda Andalalin

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, juga memberikan teguran keras melalui surat terbuka No 551/1267/V.13/2017, kepada Pemkot untuk mengehentikan pelaksanaan pembangunan flyover.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, diwakili Sekretaris Daerah Sutono, menjelaskan, selain daripada itu, pengerjaan flyover MBK juga belum memenuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen. “Surat ini langsung ditujukan kepada Walikota Bandarlampung Herman HN, dan bersifat segera untuk mengehentikan pembangunan flyover MBK,” kata Sutono.

Sementara dari pantauan Fajar Sumatera dilapangan, nampak kendaraan dari arah Rajabasa ke Tanjungkarang padat merayap mulai dari Giant Ekspres Jalan ZA Pagaralam hingga Mal Bumi Kedaton (MBK).

Arus lalu lintas juga padat merayap di Jalan Sultan Agung. Bahkan laju kendaraan sempat stagnan.

Personel kepolisian harus bekerja ekstra keras mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan di perempatan MBK. Aparat nampak bergantian mengatur lalu lintas dan tidak mengindahkan lampu lalu lintas lagi.

Baca Juga:  Flyover Digenjot Utang Makin Bertumpuk

Kendaraan dari Rajabasa menuju Tanjungkarang harus melintasi Jalan Sutan Agung dan memutar balik sebelum masuk kembali ke Teuku Umar.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Bandar Lampung Iptu Anis Marcela mengatakan pihaknya menyesuaikan kondisi dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan.

“Kami fleksibel, saat jam padat sedikit berbeda dengan jam sepi,” ujar Anis ditemui di perempatan MBK.

Ia mengimbau agar masyarakat dapat memilih jalur alternatif jika hendak melintasi jalan tersebut, sebab dikhawatirkan para penhendara roda empat atauapun dua dapat terjebak kemacetan.

“Untuk masyarakat uang ingin melintasi jalan ini, dipersilahkan untuk mencari jalan alternatif atau jalan tikus yang lebih lancar agar tidak terjebak kemacetan di jalan ini,” pungkas Anis. (JI/ZN)

1,056 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Flyover

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan