Pelanggaran TSM Pilgub Lampung Diperdebatkan

Edy Rifai. (Ist)

PELANGGARAN Pilgub Lampung 2018 terkait politik uang (money politic), apakah terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi perdebatan.

Bawaslu Lampung telah menyatakan menerima laporan dari kuasa hukum paslon 1 dan 2 bahwa laporan telah memenuhi syarat formil untuk selanjutnya disidangkan untuk memutuskan bahwa paslon nomor tiga melakukan politik uang secara TSM, tetapi oknum tim kampanye paslon 3 ujug-ujug” menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi TSM.

Pernyataan oknum tim kampanye ini, sama halnya dengan pernyataan kuasa hukum paslon no. 3 yang mengancam pelapor dan saksi politik uang dengan pidana 7 tahun karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah.

Pernyataan itu sama saja dengan menakut-nakuti anak kecil, kalau keadaan sebenarnya mereka melapor berdasarkan fakta sebenarnya, maka yang dilaporkan itu siap-siap dipidana 6 tahun.

Laporan-laporan masyarakat tentang politik uang kepada panwaslu hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Panwaslu dan Sentra gakkumdu sedang memproses laporan-laporan itu, karena mereka diberikan waktu 5 hari untuk mencari dan menemukan 2 alat bukti untuk ditindaklanjuti ke penyidikan.

Kendala waktu yang terbatas dan menghilangnya terlapor (orang yang diduga memberi uang) mewarnai proses klarifikasi panwaslu dan penyelidikan kepolisian.

Tetapi Komisioner Bawaslu RI telah memberi jaminan bahwa laporan/temuan itu tidak perlu sampai putusan pengadilan, karena berdasarkan undang-undang bawaslu dapat mengenakan sanksi administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan berupa pembatalan paslon yang melakukan politik uang, serta waktunya juga tidak dibatasi sampai pleno penetapan gubernur terpilih oleh KPU.

Sekarang persoalannya adalah tentang TSM. Apakah kualifikasi TSM itu? UU Pilkada menyebut tentang TSM dalam beberapa pasalnya, tetapi UU tidak mendefinisikan arti TSM. Kajian M. Mahrus Ali dalam Jurnal Konstitusi menyatakan munculnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat TSM dalam Pemilukada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilukada yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Istilah ini muncul tatkala Mahkamah memeriksa sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur.

Pada awalnya, Mahkamah hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Namun dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, ternyata terungkap pula sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang secara luar biasa telah merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil. Jadi, bukan pelanggaran pemilu yang hanya bersifat insidental, individual, dan sporadis yang dalam batas-batas yang wajar masih dapat ditoleransi

Oleh karena itu, meskipun pelanggaran-pelanggaran Pemilu seharusnya menjadi kewenangan peradilan lain, namun Mahkamah pada akhirnya harus memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini karena ternyata berbagai pelanggaran Pemilu/Pemilukada, baik administratif maupun pidana, yang bukan menjadi domain kewenangan MK untuk menanganinya, realitasnya tidak pernah secara tuntas dapat diselesaikan oleh institusi di luar MK yang mempunyai kewenangan, meskipun UU Pemilu Legislatif 2009 (UU 10/2008) dan UU Pemilu Presiden 2009 (UU 42/2008) telah memuat ketentuan bahwa berbagai pelanggaran pidana pemilu yang mempengaruhi Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

Baca Juga:  Orang Muhammadiyah Tidak Asal Pilih Gubernur

Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat TSM hasil pemilu sudah harus selesai paling lambat 5 (lima) hari sebelum hasil pemilu ditetapkan (terkait Pemilukada malahan tidak memuat ketentuan seperti itu). Mungkin hal itu disebabkan oleh lemahnya berbagai peraturan perundang-undangan yang kurang/tidak memberikan empowering kepada institusi pengawasan Pemilu/Pemilukada, sehingga pengawasan Pemilu/Pemilukada terkesan tidak pernah efektif.

Berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, maka dapat dimengerti apabila MK kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pemilukada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang Luber dan Jurdil yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan MK akan menilai berbagai dalil pemohon Pemilukada mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dibawa ke MK.

Dalam posisi ini, MK tidak akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang di pakai oleh MK untuk membatalkan hasil Pemilukada apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM.

Berikut ini pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang.

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif.

Dalam berbagai putusan Mahkamah, setelah dilakukan penelusuran terhadap putusan-putusan MK sejak 2008 sampai dengan pertengahan 2011, ada 32 perkara yang dikabulkan, namun dari 32 perkara, hanya ada 21 perkara yang dikabulkan karena terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Selebihnya dibatalkan karena beberapa hal, misal karena kelalaian petugas/penyelenggara Pemilu seperti dalam penghitungan surat suara yang coblos tembus dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan dan kelalaian atau manipulasi pada syarat pencalonan seperti dalam perkara Pemilukada Bengkulu Selatan dan Pemilukada Kota Tebing Tinggi.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap putusan MK tersebut, ternyata pelanggaran TSM yang membatalkan hasil Pemilukada ada yang bersifat kumulatif. Artinya pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat TSM dan ada juga yang bersifat alternatif, artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilukada.

Baca Juga:  Kader PDIP Ini Dukung M Ridho Ficardo di Pilgub Lampung

Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilukada, kedua model TSM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon.

Jika tidak maka pelanggaran ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat yang serius atau sporadis.

Berikut ini akan diuraikan putusan Mahkamah terkait keduanya pelanggaran yang bersifat TSM ini.

Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (tentang Sengketa Pemilukada Jawa Timur). Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Khofifah Indarparawansa dan Mudjiono sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Dalam positanya, pasangan calon ini mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

Selain terkait dengan kesalahan penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, Ditemukannya Kotak suara di TPS 6 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep telah dibuka di trotoar di luar lokasi untuk memperbaiki susunan Berita Acara. Diketemukannya Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Salinan Model DA-KWK terutama DA 1-KWK yang seharusnya mencantumkan perolehan suara per TPS untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II telah diganti dengan perolehan suara per kelurahan yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah justru menemukan terjadi kesalahan penghitungan suara, baik proses atau dengan cara menambah atau mengurangi suara (penggelembungan atau penggembosan suara) di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan terutama di Kabupaten Bangkalan, yang sama sekali tidak disebut secara spesifik dalam posita maupun petitum permohonan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran di tiga kabupaten itu bersifat TSM. Namun, defenisi istilah pelanggaran yang bersifat TSM tidak diuraikan secara rinci oleh Mahkamah dalam putusan tentang sengketa Pemilukada Jatim ini.

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kotawaringin Barat, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM hampir pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Pangkalan Banteng.

Baca Juga:  Herman Diminta Gandeng Kader Internal untuk Cawagub

Pelanggaran bersifat sistematis, yaitu adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh sutau Lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang Pemilu yang termuat dalam buku yang berjudul Bagaimana memenangkan Pasangan SUGESTI, dimana dalam buku tersebut pada intinya mengemukakan, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini: perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama melakukan money politic), menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan dan SDM yang handal, bahwa yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah pertempuran gerilya dan pertempuran melambung dengan membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT yang bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan merchandise atau uang.

Pelanggaran bersifat Terstruktur, yaitu bahwa dari jumlah relawan 78.238 terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 6 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 7 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kumai sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 21 orang Ketua KPPS dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 17 orang Ketua KPPS.

Pelanggaran bersifat Masif, yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya.

Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti surat/tulisan serta keterangan para saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah bersifat TSM. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara teroganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan 65 orang saksi yang menerangkan bahwa terjadi pemberian uang secara TSM baik oleh tim kampanye maupun tim relawan. Selain itu, keseluruhan dalil pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM terbukti secara sah dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. (net)

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

1,228 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pilgub Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan