Pelaporan Delfarizy Terhadap Wartawan Fajar Sumatera Salah Kamar

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan (PWI) Lampung, Juniardi (baju merah putih), saat diwawancarai fajar sumatera di kantor Sinar Lampung, Jumat (9/3).

BANDAR LAMPUNG – WAKIL Ketua Bidang Pembelaan Wartawan (PWI) Lampung, Juniardi menegaskan pelaporan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Delfarizy, terhadap wartawan media fajar sumatera dilaporkan ke Polres Lampung Selatan salah kamar.

Menurut Juniardi, jika pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak serta merta lanssung melaporkan kepolisi terkait pelaporan tersebut.

“Tiba-tiba lapor ke polisi berarti salah kamar,” tegas Juniardi saat fajar sumatera mewawancarainya di kantor Sinar Lampung di Jalan Laksamanamalahayati Nomor 88, Teluk Betung, Jumat (9/3).

Ditambahkannya, Juniardi mengingatkan jika Pejabat dan birokrat di Lampung Selatan, harus memahami mekanisme terkait pelaporan terhadap media.

“Saya kira pejabat dan Birokrat harus belajar juga dan harus memahami undang-undang, termaksud UU Pers,” pungkas Owner Sinar Lampung.

Baca Juga:  AJI Ingatkan Calon Kada dan Tim Sukses Tidak Langgar UU Pers

Juniardi menjelaskan masih adanya kasus pemberitaan yang dilaporkan ke polisi adalah bentuk ancaman serius untuk kebebasan pers.

Soal pemberitaan yang salah, dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) menyatakan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yakni: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Baca Juga:  Berpolitik Praktis, Wartawan Wajib Non Aktif

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Upaya yang dapat ditempuh akibat pemberitaan Pers yang merugika adalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Langkah berikutnya adalah membuat pengaduan di Dewan Pers.

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers Indonesia mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers,” katanya.

Baca Juga:  Juniardi: Penegak Hukum Harus Transparan Terhadap Isu

Salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan danmengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Apabila Hak Jawab dan Pengaduan ke Dewan Pers tidak juga membuahkan hasil, maka UU Pers juga mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (2)UU Pers.

Pasal 5 UU Pers menyebutkan Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani Hak Jawab. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

“Lalu Pasal 18 ayat (2) UU Pers Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” katanya. (AR)

10,847 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Juniardi UU Pers

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan