Pemalsuan Surat RDP Bentuk Intervensi Politik

BANDAR LAMPUNG – Persoalan pemalsuan surat oleh komisi I DPRD Lampung dinilai akademisi kebijakan publik Unila Dedi Hermawan adanya nuansa politik dalam birokrasi akibat adanya transisi kekuasaan antara incumben dan gubernur terpilih saat pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Sebenarnya ini intervensi politik dalam tubuh birokrasi akibat transisi kekuasaan antara pemimpin incumben dan terpilih. Karena kalau kepala daerah terpilih biasanya terikat dengan suatu janji atau komitmen sehingga kadang tak bisa menahan dan ingin secapatnya memenuhi itu.

Tetapi mestinya harus dipahami oleh kepala daerah terpilih dan harus diakhiri cara kerja yang sifatnya tidak berkesinambungan dengan memandang birokrasi sebagai intutusi professional untuk pencapaian visi misi.  Jadi Like and this like ini harus dikurangi,” katanya, Kamis (18/10)

Baca Juga:  Johan Sulaiman Sampaikan Keterangan ke BK DPRD

Persoalan yang memiliki kecenderungan adanya intervensi politik dengan menempatkan orang-orang yang direkomendasi oleh dua belah pihak bertolang belakang ini, kata dia, sangat menguntungkan pemimpin incumbent.

Karena masih memiliki legitimasi, akibatnya kepala daerah terpilih tidak bisa berbuat banyak, sehingga melakukan berbagai manuver untuk merubah kondisi dengan memunculkan modus menggerakan DPRD dalam hal ini komisi I agar memanggil pansel.

Baca Juga:  BK DPRD Lampung Periksa Joko, Beni dan Ariyansah

“Cuman pintu masuk itu tidak ada sehingga terkesan dipaksakan dengan cara kontroversi menscanning tandatangan agar mendapat legitimasi memanggil pansel. Cuman ini kemudian terbongkar dan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum akan menjadi lebih mudah serta cepat selesai dengan telah ditemukannya pelaku dan bukti,” ungkapnya.

Saat disinggung alasan persoalan ini tidak langsung masuk ke ranah hukum, ia menyampaikan bahwa untuk menjaga kondusifitas di DPRD Lampung.

“Hukum itu jalan terakhir, sehingga langkah penyelesaian masih dari Badan Kehormatan.Karena kalau dibawa ke ranah hukum dan terbongkar membuat situasi lebih kisruh,”tegasnya.

Baca Juga:  Kherlani Serahkan Masalah Pemalsuan Surat ke BK DPRD

Kendati demikian, ia menilai bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan dan disampaikan ke publik, apakah melalui ranah politik atau hukum. Karena jika permasalahan ini dibuat menggantung saja, bisa menjadi catatan buruk.

“Jangan sampai mengorbankan pihak lain, itu terlalu kejam orang melihatnya nanti. Jadi, tinggal dicari gimana menjelaskan secara sehat dan wajar, silahkan DPRD  menemukan cara terbaik supaya menjaga semua pihak termaksud staf yang diperintahkan ini,” pungkasnya. (*)

Pemalsuan Surat

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan