Pembangunan Bendungan Waysekampung Bermasalah

Istimewa

PRINGSEWU-Hingga saat ini proses pembayaran ganti rugi atas lahan milik warga yang tergusur akibat adanya proyek pembangunan Bendungan Waysekampung di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Prinsgewu belum juga ada titik temu. Bahkan, persoalan atas ganti rugi lahan ini, justru saat ini tengah berada dimeja hijau PN Kotaagung, sebagai juru sita.

Yang anehnya, meski peradilan ditingkat kejaksaan negeri sudah berjalan hingga delapan kali dan belum ada keputusan yang inkrah, diluar dugaan justru panitra dari pengadilan negeri kota agung sudah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksusi.

Hal ini seperti tertera dalam surat nomor W9-U10/570/HK.02/VI/2017, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang ditandatangani oleh H. Azwar Tabah,SH, selaku Panitera dari Pengadilan Negeri Kotaagung, tertanggal 7 Juni 2017 yang ditujukan kepada 11 warga yang merasa berkeberatan dengan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka oleh tim appersial.

Sudir, satu dari 11 warga yang merasa keberatan dan tidak menerima atas kompensasi besaran penggantian lahannya yang dibebaskan mengaku juga menerima surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi dari pengadilian  negeri kota agung. “Tidak tahu apa isi dan tujuan dari undangan yang dikeluarkan Pengadilan Negei Kotaagung. Dimana saya diminta untuk hadir disana pada Kamis (15/6) lusa,” ungkapnya.

Menurut keterangan sejumlah warga yang mengikuti jalannya proses persidangan, mereka mengaku heran dengan sikap Pengadilan Negeri Kotaagung yang pada awalnya mendukung mereka. Tapi sebaliknya justru malah terkesan berpihak kepada tim apparsial, paska persidangan dengan agenda menghadirkan saksi dari 11 warga yang tidak menerima dengan pembayaran ganti rugi dari tim apparsial yang mereka nilai sudah merugikan.

“Semua warga diberi waktu selama 8 hari dan harus mau mengambil uang pembebasan lahan yang sudah dititipkan ke tim apparsial di Pengadilan. Sebab, bila uang tidak diambil, uang tersebut dinyatakan akan hilang,” jelas Sudir seraya mengulang apa yang sudah diucapkan salah seorang hakim waktu itu.

Sudir menjelaskan, kalau lahannya sebelum ada proyek pembangunan Bendungan Waysekampung sempat ditawar oleh salah seorang warga dengan harga sebesar Rp175 juta. “Tapi ini justru sama tim apprasial malah dihargai sebesar Rp116 juta. Diatas lahan itu terdapat tanam tumbuh yakni kelapa sawit, makanya terus saya tolak penggantian dan harga yang ditetapkan tim apparsial itu,” paparnya.

Idealnya, lembaga pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa, harus bisa berdiri mandiri. Sebab, esensinya dari lembaga ini adalah menciptakan pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan yang merupakan conditio sine qua nonatau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. (DN)

Pembangunan Bendungan Waysekampung Bermasalah

Posting Terkait