Pemerintah dan DPR Bahas Pilkada dan Pemilu Serentak

Ilustrasi Gedung DPR. Foto/SINDOphoto/Dok

Pemerintah yang diwakili Kementrian Dalam Negeri,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),KPU,Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR. Adapun yang dibahas dalam rapat kerja tersebut adalah mengenai persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilu serentak 2019 mendatang.

Baca Juga:  Partai Garuda Lampung Selatan Optimis Ikut Pemilu 2019

“Tentang kesiapan semua pihak dalam menyonsong Pilkada serentak di 171 titik tahun 2018 sekaligus Pemilu serentak 2019,” ujar Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali seperti yang di lansir dari sindonews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Amali menjelaskan, komisi II DPR dalam rapat itu ingin memastikan bahwa yang disiapkan para penyelenggara sudah sesuai aturan atau belum.

Baca Juga:  DKPP Berharap Pilkada 2018 Benar-benar Bersih

Adapun aturan yang dimaksud adalah Undang-undang tentang Pilkada, Undang-Undang (UU) Pemilu sekaligus turunannya seperti Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu.

Selain itu kata dia, antisipasi kerawanan saat pelaksanaan pilkada serentak 2018 maupun Pemilu serentak 2019 juga ikut dibahas.

Sedangkan kehadiran Kemenpan RB dalam rapat itu diperlukan untuk memastikan, aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral dalam Pilkada serentak.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Diimbau Jaga Kerukunan

Sebab, menurut catatan Komisi II DPR, masih ada calon petahana alias incumbent yang melibatkan ASN dalam pilkada. (NET)

Pemilu 2019 Pilkada 2018

Posting Terkait