Pemerintah Tawarkan Proyek Satelit Multifungsi ke Investor

Ilustrasi (ist)

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menawarkan proyek Satelit Multifungsi Pemerintah senilai Rp 7,7 triliun kepada para investor. Proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini untuk membuka akses internet di wilayah tertinggal dan terpencil di Indonesia.

Kegiatan ini dinamakan Pre-Market Sounding proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Kemkominfo melalui Balai Penyediadan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berencana melakukan pengadaan Satelit Multifungsi Pemerintah dengan teknologi terbaru, yaitu HighThroughput Satellite.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Parulian Hutapea mengatakan, kegiatan Pre-Market Sounding adalah untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek serta mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan,” kata Tamba dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dilansir dari liputan6.com, Rabu (27/12/2017).

Baca Juga:
Banyak Pihak Yang Ingin Berinvestasi Disektor Pendidikan
Dongkrak Minat Investor, Menteri ESDM Pangkas Perizinan Sektor Energi

Masukan dari investor ini, sambungnya, kemudian menjadi bahan penyempurnaan prastudi kelayakan yang sedang disusun pemerintah. Tamba menjelaskan, investasi proyek Satelit Multifungsi ini sebesar Rp 7,7 triliun dengan masakonsesi 15 tahun.

Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).

Tamba mengaku, Pre-Market ini dihadiri sekitar 100 peserta, meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi,lembaga keuangan dan konsultan terkait. Katanya, ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri tertarik dengan proyek ini, antara lain Arianespace, Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd., PTSelindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik Satelit Nusantara, SES Network.

Adapula PT Damai Persada Investama, China Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, Telkomtelstra,Deloitte, PwC, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase perdagangan Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia.

Pelaksana Tugas Direktur Penataan Sumber Daya Kemkominfo, Denny Setiawan menceritakan, Indonesia sudah menggunakan satelit untuk komunikasi sejak 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan siaran pada 1974.

Selama ini, tambahnya, Kementerian dan Lembaga menggunakanlayanan data dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berkomunikasi. Layanan komunikasiyang disediakan tersebut memiliki kendala berupa jangkauan yang tidak dapat melayani daerah terpencil.

“Dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada fiber optik,” tegas Denny.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah, lanjut Denny, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband).

“Untuk itu, satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta pemerintahan dalam negeri,” papar dia. (net/hp)

Proyek Satelit Multifungsi

Posting Terkait