Pemimpin Kacung Bahayakan Masyarakat

Yusdianto

BANDARLAMPUNG – Jelang pemilihan gubenur 2018, Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto menolak adanya politik transaksional pada pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi pada 2018 mendatang. Alasannya pemimpin lebih mengedepankan kepentingan perusahaan yang telah membekinginya ketimbang membangun Lampung.

“Kalau seorang pemimpin itu dijadikan boneka atau kacung oleh korporasi (perusahaan) maka itu bisa sangat membahayakan masyarakat Lampung,” Kata Yusdianto dalam  diskusi Publik bertema “Politik Transaksional dan Pengaruh Intervensi Korporasi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 mendatang yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (LSAKA) di Woodstair Cafe, Jl. Urip Sumoharjo, Bandarlampung, Kamis (19/10).

Dosen Hukum itu menilai, calon kepala daerah bukan ditentukan oleh pihak korporasi. Menurut dia, masyarakatlah yang harus menentukan sosok calon pemimpin di Bumi Ruwa Jurai periode 2019-2024 mendatang.

“Bagimana kita berjuang pilkada bukan lagi dipilih wakil rakyat yang akan menentukan, tapi kita semua (masyarakat) yang menentukan siapa calon yang punya rekam jejak yang baik,” kata dia.

Baca Juga:  Sedulur Bakhtiar Basri Harapkan Ridho Berbakhti Jilid II Pimpin Lampung

Ia berharap, semua elit politik untuk menunjujan politik dan santun ke masyarakat jangan sampai karena keinginan merusak demokrasi.

“Mari sama-sama mensuarakan pilgub kedepan dengan jujur dan jangan mau di intervensi korporate. Jangan masuk lubang sama. Karena kebutuhan masyarakat dan bisa bekerja untuk masyarakat berpengalaman pengetahuan integritas untuk Lampung,” katanya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, Adek Asya’ri, menyampaikan bahwa pihaknya mengaku berani untuk menghadang tim balonkada dalam melakukan money politik guna menarik simpati warga Bumi Ruwa Jurai.

“Kami berani, tetapi disini kami berharap agar masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan jika menemukan adanya money politik untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa ia membuka ruang untuk masyarakat agar menegur pihaknya jika dirasa bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengawasi jalannya ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.” Peran masyarakat sangat kami nantikan untuk bersama-sama mengawal proses pilgub 2018 mendatang,” ucapnya.

Baca Juga:  Pilpres 2019, AHY Raih Elektabilitas Tertinggi Jika Duet Dengan Jokowi

“Apa yang bisa kami janjikan 2017 2022. Bawaslu bertekad tidak menjadikan sama ?pilgub lalu sekarang. Peran serta amsyarakat sangat dinantikan. Oleh karena itu bapak ibu dapat mengawasi menegur kami (Bawaslu) apabila menurut bapak ibu melihat kami dalam bekerja telah keluar jalur atau tidak sesuai peraturan,” katanya.

Mantan Ketua Panwaslu Bandar Lampung, perusahaan atau koorporasi bukan hal haram di Lampung, sebab, disatu sisi bermanfaat menggiatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

“Perusahaan swasta boleh menyumbang dana kampanye terhadap pasangan calon dengan jumlah maksimal Rp 750 juta. Uu juga mengatakan yang tidak boleh menyumbang adalah negara asing, pemda, BUMD dan BUMN,” urai dia.

Dilain sisi, Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, menyatakan peran perusahaan dalam membekingi balonkada saat pilgub, bukanlah untuk kepentingan yang signifikan. Tetapi ada faktor lain, seperti psikologis.

Baca Juga:  Sosialiasi KPU-Bawaslu Dinilai Lemah

“Untuk apa pihak perusahaan masuk ke dalam proses demokrasi,” ujar dia.

Kendati demikian, pihaknya akan berusaha  mengendalikan proses pilgub dengan adil, dimana masyarakat dapat menggunakan hak dalam menentukan calon pemimpin untuk periode lima tahun mendatang.

“Kalau ada perusahaan besar dengan menggunakan kekuatan ekonominya untuk menarik simpati warga, maka kemungkinan masyarakat bisa tidak netral dalam menggunakan mata pilih,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu jika ada balonkada yang melakukan money politik.

“Kalau ada laporan ke bawaslu nanti dipanggil untuk ditindaklanjuti, agar proses demokrasi bisa berjalan dengan baik,” katanya. (TM )

3,791 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan