Pemkab Lampura Laporkan Rekanan ke Polisi

Ilustrasi (Ist)

KOTABUMI-Aksi puluhan kontraktor yang ‘ngelurug’ ke kantor Pemkab Lampung Utara (Lampura) beberapa hari lalu, untuk mempertanyakan hak mereka atas uang muka 30 persen serta uang Provisional Hand Over (PHO) atas proyek yang mereka kerjakan, berbuntut panjang.

Pasalnya, Pemkab melaporkan salah satu rekanan ke Polres setempat karena ditengarai melakukan pengerusakan, saat dilakukan dialog antara perwakilan Pemkab dan puluhan rekanan yang berlangsung di aula Siger. Dimana, kaca meja didalam ruang tersebut pecah saat dialog gagal digelar dan berakhir dengan kegaduhan. Tak hanya itu, laporan Pemkab juga tentang penyegelan kantor BPKA yang dilakukan para rekanan.

Baca Juga:  Polda Duga Ada Polisi Ikut Bobol ATM

Kasat Reskrim Polres Lampura AKP Syahrial ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, membenarkan jika pihak Pemda melakukan pelaporan terkait dugaan pengerusakan dan penyegelan kantor. “Dari pihak Pemda melaporkan atas kerusakan dan penyegelan kantor BPKA dan perusakan kaca meja di aula siger,”kata Kasat.

Saat ini, lanjut Syahrial, pihaknya masih menyelidiki laporan Pemkab tersebut. Menurutnya, dalam laporan itu tertuju pada perorangan. “Sementara untuk pelaku pengerusakan yang dilaporkan satu orang, dan kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Brang bukti yang telah diamankan berupa pecahan kaca dan barang bukti penyegelan. Dan proses penyelidikan ini tidak memakan waktu lama,” tegasnya.

Baca Juga:  Polisi Gerebek Tempat Pembuatan Parfum Palsu

Terpisah, Kabag Hukum Pemkab Lampura Hendri ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, Minggu (15/10) membenarkan jika Pemkab telah melaporkan tentang dugaan perusakan pada Jum’at (13/10). Dijelaskan, dirinya bersama Kasat Pol PP Suratno selaku perwakilan Pemkab yang melapor.”Intinya laporan itu soal dugaan perusakan, yang lain-lain saya tidak tahu. Karena yang rusak itu aset pemerintah,” singkatnya.

Untuk diketahui, sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat akan dilakukannya dialog antara rekanan dan perwakilan pemkab, terkait belum direalisasikannya pembayaran uang muka 30 persen dari jumlah anggaran proyek serta uang Provisional Hand Over (PHO), Jumat (13/10).

Baca Juga:  Polisi Bubarkan Tawuran Mahasiswa di Universitas Negeri Makasar

Pasalnya, mereka hanya ingin ditemui oleh Bupati, bukan perwakilan. Sebab, para rekanan menilai jika pertemuan itu hanya diwakili ketiga pejabat itu, mereka memastikan tidak akan adanya kesimpulan atas persoalan yang mereka hadapi. Itu dikarenakan, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemkab mereka hanya diberikan janji tanpa adanya realisasi.

Aksi dorong mendorong antar Kasat Pol PP dan beberapa rekanan pun tak terelakkan saat suasana mulai gaduh. Terlihat pula kaca salah satu meja di ruangan tersebut pecah akbibat kegaduhan itu. (LE)

Polisi

Posting Terkait