Pemkab Lamteng Tutup Mata Terkait Sengketa PT. BS3

BANDARLAMPUNG – Pemerintah kabupaten (pemkab) Lampung Tengah seolah tidur terkait penyelasaian persoalan sengketa tanah warga dengan PT. BS3 (Bumi Sumber Sari Sakti). Pasalnya, warga masyarakat mendesak agar permasalahan sejak era kepemimpinan Pairin hingga Bupati Mustafa, hingga kini tak ada hasil sama sekali menyelesaikan permasalahn tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lamteng, Utani Mustafa, menceritakan, di era Bupati Pairin, pernah ada mediasi antara perwakilan pemilik dan PT. BS3. Namun, setelah pihaknya menghadap bupati, secara tiba-tiba tanda pengenal milik direksi PT. BS3 sudah ada di meja bupati.

“Artinya, kami warga sudah keduluan oleh mereka (PT. BS3) mengahadap bupati. Hal itu diperparah ketika mediasi ujung-ujungnya deadlock (nihil hasil). Padahal sudah jelas bahwa hak masyarakat dari penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan sudah ada nama pemilik, lokasi, dan tempat yang dibuat oleh pelaksana penggarap perusahaan itu sendiri. Ini kan aneh, masuk angin namanya,” tegas Utani, saat menghadiri diskusi Front Pembela Lampung, terkait kolonialisasi coorporate di Lampung, Selasa (28/11).

Baca Juga:  Mahasiswa Desak DPRD Selesaikan Sengketa Lahan SGC

Sementara itu, di era kepemimpinan Bupati Mustafa, juga dinilai sama seperti era sebelumnya. Bahkan, dirinya menilai Pemkab saat ini seperti vakum, bisu, dan tuli terhadap keinginanan rakyatnya.

“Saya minta jangan seolah-olah seperti anak kecil, ketika dia (Mustafa) sudah menjadi pemimpin kami rakyat justru dijadikan bola kesana kemari tanpa penyelesaian. Dan untuk BPN kalau perlu di non aktifkan sajalah, kecewa kami,” kesal Utani.

Sementara itu, warga desa yang sama, Fahmi A. Syukri, mengaku, bahwa pada tahun 2012 lalu, puluhan warga Gunung Batin Udik, sempat nekat memasang plang segel di atas tanah yang sejak 22 tahun lalu dikuasai PT. BS3. Pasalnya, penyegelan itu terpaksa dilakukan lantaran PT. BS3 tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Baca Juga:  Ribut Sengketa Lahan, Ormas Fortuba Kerahkan Ribuan Massa

“Pada tahun 1973 lalu, melalui kesepakatan masyarakat, kami mempercayai PT. Guna Jaya Indah untuk mengelola lahan seluas 5 ribu hektare. Seiring berjalannya waktu, lalu dialihkan ke PT. BS3, padahal perusahaan sebelumnya tidak menjual lahan tersebut. Mereka (BS3) masuk dan memulai melakukan penggusuran lahan warga secara paksa di tahun 1988,” jelasnya.

Selain daripada itu, jumlah yang luasan awalnya 5 ribu hektare, waktu demi waktu terus berkurang hingga saat ini hanya seluas 3500 hektare saja. “Kemana sisa lahannya, ini kan namanya aneh. Bahkan BS3 dengan seenaknya mematok harga untuk lahan kami sebesar Rp500 ribu/hektare,” tegasnya.

Baca Juga:  Presiden Segera Tuntaskan Ketimpangan Penguasaan Tanah Indonesia

Dirinya juga menyesalkan, era Bupati Mustafa seperti diam tak bicara tanpa tindakan yang pro terhadap rakyat. Seyogyanya rakyat hanya meminta penegasan serta kepastian batas lahan atau tanah warga dengan BS3. Lalu, menayakan hak mereka yang memegang kartu kuning hak tanah yang berada di BS3 yang artinya belum diganti rugi.

“Dan masyarakat ingin bertanya terkait kelebihan daripada jumlah HGU 3.543. Kalau keterangan dari masyarakat 5.000 kurang lebih, nah itu yang jadi permasalahan masyarakat yang ada di Gunung Batin, mana sisanya,” tandasnya.(ZN/TM)

PT. BS3 Sengketa Lahan

Posting Terkait