Pemkab Pesisir Barat Gelar Dialog Cegah Konflik SARA

Pemkab Pesisir Barat Gelar Dialog Cegah Konflik SARA

Foto: Istimewa

PESISIR BARAT – PEMERINTAH Kabupaten Pesisir Barat menggelar dialog pencegahan konflik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), acara tersebut di gelar di Gedung Serba Guna Slalaw, Labuhan Jukung, pada Kamis (24/05).

“Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa bangsa indonesia merupakan negara yang berasaskan bhinneka tunggal ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu kesatuan indonesia. perbedaan dari segi ras, suku, etnis, budaya, adat, bahkan agama itu semua merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya,” kata Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal.

Namun di samping itu, dengan adanya perbedaan tersebut mengandung potensi terjadinya konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda.

Permasalahan yang paling sering terjadi di indonesia adalah konflik antar pemeluk agama yang menyebabkan timbulnya kerawanan hubungan antar umat beragama.

Yang bersumber dari berbagai aspek  diantaranya adalah sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi dari agamanya masing-masing seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, kurang adanya komunikasi antar pemimpin masing-masing umat beragama, dan kecenderungan fanatisme yang berlebihan yang mendorong munculnya sikap kurang menghormati bahkan memandang rendah pihak lain.

“Suatu konflik sosial bernuansa agama biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan, yaitu  konteks pendukung, akar konflik, sumbu dan pemicu, sehingga di dalam masyarakat yang memiliki keberagaman seperti di indonesia, apabila empat elemen itu sudah menyatu akan menjadi bom waktu atau potensi konflik yang siap meledak sewaktu-waktu,” terang Agus Istiqlal.

Hal ini juga terjadi di Provinsi Lampung  yang masyarakatnya memiliki keberagaman dipengaruhi oleh adanya program transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah lampung.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki masyarakat plural dan memiliki permasalahan atau potensi konflik antar agama yaitu di Kabupaten Pesisir Barat.

“Seperti permasalahan yang baru-baru ini terjadi yaitu sengketa pendirian rumah ibadah di pekon way jambu, kecamatan pesisir selatan pada januari 2018 yang lalu, jika tidak ditindak lanjuti, dikhawatirkan permasalahan tersebut akan terus berkembang dan berdampak pada konflik fisik (kekerasan) sehingga mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Pesisir Barat,” tegasnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diharapkan dengan adanya Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesisir Barat dapat mencegahan konflik SARA di Kabupaten Pesisir Barat dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Selanjutnya, Agus Istiqlal juga mengharapkan acara kegiatan dialog  pada kali ini dapat memberikan gambaran pencegahan konflik antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan terhadap masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

“Saya mengajak kita semua untuk saling mendoakan, saling membantu dalam ketulusan, saling menghormati dan menghargai dalam berbagai perbedaan. Jagalah kerukunan yang sudah kita bina selama ini sambil tetap waspada terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerukunan dan kebersamaan kita di bumi para sai batin dan para ulama ini,” tutupnya.

Hadir juga pada acara tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,  Polres Lambar, Kodim 0422 Lambar, Kejari, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan tokoh masyarakat setempat. (Agus)

149 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Konflik SARA

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan