Pemkot Bandarlampung Langgar Permenkes Terkait Videotron Iklan Rokok

Ilustrasi Videotron (Ist)

BANDARLAMPUNG- Meski sudah diperketat dan tidak diperbolehkan lagi memasang iklan rokok di jalan protokol sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 Tahun 2013 dan PP Nomor 109 Tahun 2012.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tetap melakukan pembiaran terhadap sejumlah Bilboard dan videotron yang terpasang dijalan utama termasuk di depan Kantor Pemkot.

Janji Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung untuk mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran pemasangan iklan rokok di sejumlah jalan protokol hanya sebatas retorika.

Saat hearing 22 Agustus lalu, Komisi II tegas akan memberikan rekomendasi agar mencopot alat peraga tersebut dengan dalih melanggar Perwali serta Peraturan  Daerah (Perda) No 16 Tahun 2014.

Baca Juga:  Komisi II Segera Tindaklanjuti Videotron PT Gudang Garam

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparasi Lampung (Matala) Charles Alizie berpendapat jika kuat dugaan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga Komisi II tidak lagi serius menjalankan fungsi pengawasan selaku legislatif.

“ Seringkali terjadi jika DPRD hanya garang di awal dan melempem jika ada sejumlah tawaran atau intervensi dari pihak tertentu agar tidak lagi mempersoalkan masalah itu, perhatikan saja media yang pernah memberitakan pun berhenti,”tegas Charles, Selasa (12/9).

Lemahnya pengawasan oleh legislatif,sambungnya akan membuka peluang bagi pengusaha dan oknum Satian Kerja (Satker) untuk mengabaikan aturan, apalagi Pemkot Bandar Lampung tidak tabu mengeyampingkan regulasi.

Baca Juga:  DPRD Endus Parktik Kotor PT Gudang Garam

“ Dibeberapa kasus, Pemkot seringkali mengabaikan aturan, contoh pembangunan Flyover MBK beberapa waktu lalu itu kan ada sejumlah regulasi yang belum terpenuhi namun telah membangun. Nah ini sudah jelas ada Permenkes, PP dan Perda yang mengatur zonasi reklame, lihat di depan kantor Pemkot videotron iklan rokok terpampang jelas tapi mana langkah tegas dari legislatif kan tidak ada sekedar omdo,”ucapnya.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Bandar Lampung, Grafieldi Mamesah ketika dikonfirmasi kembali berjanji pihaknya akan menggelar hearing kembali dengan pihak terkait.

Baca Juga:  Dinas Pajak Lengah Kawal Perwali, Terkait Videotron

“ Akan kita gelar hearing lagi, kemungkinan minggu depan,”singkatnya.
Diketahui di sejumlah jalan protokol Kota Bandar Lampung  bahkan di depan kantor Pemkot beberapa perusahaan memasang iklan rokok sedangkan jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 Tahun 2013 dan PP Nomor 109 Tahun 2012 serta Perda No 16 Tahun 2014 hal itu tidak diperbolehkan namun eksekutif dan legislatif cenderung kompak tutup mata.(tim)

2,369 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Videotron

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan