Pemprov dan Kajati Lampung MoU Tangani Masalah Hukum Datun

Pemprov dan Kajati Lampung MoU Tangani Masalah Hukum Datun

Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Susilo Yustinus, menandatangani MoU terkait penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (16/4/2018). Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG – PEMERINTAH Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Susilo Yustinus di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (16/4/2018).

“Kerjasama penanganan masalah hukum bidang Datun ini, sebagaimana dimaklumi merupakan perpanjangan kerjasama sebelumnya. Karena pada tahun 2015 yang lalu, Pemprov Lampung sudah melakukan MoU yang sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung, namun sempat terhenti akibat sesuatu dan lain hal,” ujar Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno.

Didik mengatakan diperlukan lembaga Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum bidang Datun yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator dan atau fasilitator.

“Banyak persoalan hukum yang terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya Pemprov Lampung,” katanya.

Didik menjelaskan dengan penandatanganan MoU itu, berarti dunia usaha dan masyarakat serta Pemprov Lampung bisa mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga apa yang menjadi target pembangunan ke depan dapat berjalan dengan baik.

“Selain itu, saya berharap Kejaksaan tidak hanya menangani masalah pidana saja. Akan tetapi, masalah hukum bidang Datun juga tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Menurut Didik, selama ini pihak Kejaksaan sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di Lampung.

“Saya berkeyakinan, pihak Kejaksaan Tunggi Lampung mampu berbuat maksimal dan terbaik untuk masyarakat sesuai empat fungsi Kejaksaan, yaitu Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum,” ucapnya.

595 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Kajati Lampung MoU Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan