Pemprov Fokus Naikan PAD

Ilustrasi. (Ist)

BANDARLAMPUNG–Pemprov Lampung merumuskan 13 langkah meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan optimal.

Hal tersebut disampaikan Sekprov Sutono ketika menyampaikan tanggapan eksekutif  secara umum  mengenai beberapa pokok persoalan yang menjadi titik perhatian dari sebagian besar fraksi DPRD Lampung dalam Rapat Paripurna.

Agenda Rapat tentang  Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Selasa (22/8).

Pertama, mendata potensi pajak melalui door to door dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Kedua, peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi adanya kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksana tugas.

Ketiga, memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya.

Keempat, memperbaharui Peraturan terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, Penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Keenam, Peningkatan sistem aplikasi berbasis on line guna mencegah kebocoran data base kendaraan bermotor. Ketujuh, bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi restribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah.

Kedelapan, meningkatkan sinergitas antar instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor. Kesembilan, melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui Drive Thru Gerai Samsat dan Samsat Keliling  serta pengembangan inovasi layanan pembayaran pajak melalui Samsat Desa. Kesepuluh, optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan sosialiasi kesadaran membayar pajak.  Kesebelas, perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana ke Samsatan. Keduabelas, melakukan FGD dengan stake holder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan  pajak daerah  dan Ketigabelas, pendampingan tenaga ahli  dalam melakukan penggalian potensi di sektor non pajak.

Dalam paparan tersebut sekprov menyampaikan  terima kasih kepada Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Persatuan Rakyat dan Fraksi PAN atas pemahaman serta apresiasi setiap Fraksi  terhadap Kebijakan dan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Sutono juga menanggapi pertanyaan beberapa Fraksi mengenai upaya pencapaian  target dana perimbangan,“ Pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai variable yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran dana perimbangan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan mengoptimalkan perhitungan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) PPh Pasal 21 berkoordinasi dengan Kanwil DJP Wilayah Bengkulu dan Lampung,”Jelas Sutono

Sedangkan untuk tanggapan benerapa Fraksi mengenai Penurunan PAD yang berasal dari pengolahan Kekayaan Daerah  yang dipisahkan, Sutono menjelaskan “ Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian potensi target pendapatan  oleh Lampung Jasa Utama (LJU).  Pada target APBD Murni 2017 sebesar Rp1,2 Miliar Rupiah namun pada perubahan disesuaikan menjadi 300 juta rupiah, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan LJU,” terangnya.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan lebih dari 32% dari total belanja Daerah. (*)

603 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan