Pemprov Lampung Prioritaskan Pengembangan UMKM

Ilustrasi. (Ist)

BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan analisis melalui penelitian Komoditas, Produk, Jasa dan Usaha (KPJU) untuk mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya sektor ini berkontribusi hingga 95 persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Lampung.

“Dari data yang ada, diatas 95 persen serapan tenaga kerja itu di sektor itu (UMKM), dan peranan ekonomi daerah sangat nyata di dalam sektor ini,” kata Sekretaris Daerah Lampung, Sutono usai acara Focus Group Discussion (FGD) tentang penelitian KPJU unggulan UMKM Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Senin (27/11).

Baca Juga:  Mal Virtual Promosikan Produk UMKM

Kontribusi besar inilah yang mendasari langkah Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menjadikan UMKM sebagai sektor penting yang terus diperbaiki.

“Pengembangan sektor UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan usaha baru dan produk-produk yang kreatif,” kata dia.

Untuk itu dilaksanakan kegiatan FGD ini agar ada komitmen dari pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan sektor UMKM tersebut.

“Ini sangat penting bagaimana kelembagaan ekonomi masyarakat kuat, kelembagaan kuat itu kalau dia bisa menciptakan usaha-usaha di dalamnya. Contohnya ada badan usaha milik desa (BUMD), koperasi  ini harus dikembangkan,” ujarnya.

Baca Juga:  280 SMK Sederajat Hari Ini Gelar UNBK

Namun dia mengakui untuk sektor koperasi, Lampung masih kurang berkembang. Untuk itu bupati maupun wali kota harus memperhatikan pembinaan koperasi.

“Koperasi perannya minim di Lampung. Ini diperlukan komitmen pemerintah daerah, bupati/wali kota. Perekonomian kita ini harus dibangun dari perekonomian masyarakat,” kata dia.

Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Indrayana Judana mengatakan, Bank Indonesia menggunakan hasil penelitian ini untuk menentukan pengembangan UMKM dan membantu mendorong ekonomi daerah.

“Penelitian ini merupakan pijakan awal untuk mendorong pengembangan UMKM di Lampung,” ujarnya.

Terkait metode penelitian, menurut Ketua Tim Peneliti PT Prima Kelola IPB, Machfud, menggunakan bottom up. Artinya, data penelitian dari tahapan penelitian didapat dari kecamatan kemudian ke kabupaten dan provinsi.

Baca Juga:  Tim Korsupgah KPK Juga Berada di Provinsi Lampung

Penelitian lima tahun sekali ini diharapkan dapat memberikan informasi seluas mungkin mengenai potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan di Lampung.

Cakupan penelitian melingkupi 15 kabupaten/kota dengan jumlah daerah penelitian sebanyak 227 kecamatan. Komoditas yang diteliti mencakup semua sektor, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan ekonomi.

“Penetapan KPJU merupakan wewenang pemerintah daerah, kami hanya menyampaikan informasi berdasarkan metodologi,” kata Machfud.(ZN)

 

Lampung UMKM

Posting Terkait